Kata Aher, Ini Bahayanya Bila Pilkada Ditunda

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga minta foto bersama dengan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, yang sedang melakukan kunjungan untuk memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Kebon Kalapa, Bandung, Jawa Barat, 13 Juli 2015. TEMPO/Prima Mulia

    Warga minta foto bersama dengan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, yang sedang melakukan kunjungan untuk memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Kebon Kalapa, Bandung, Jawa Barat, 13 Juli 2015. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berharap jangan sampai terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang digelar serentak di wilayahnya. “Saya tidak berharap diundur, sebab ketika digeser ke 2017 ada waktu kosong. Bupati dan wakil bupati lama sudah non-aktif, ada Plt (Pelaksana tugas), khawatir pemerintahan tidak se-efektif bupati defintif,” kata dia di Bandung, Kamis, 30 Juli 2015.

    Aher, sapaan Ahmad Heryawan beralasan, ada perbedaan jalannya pemerintahan jika dipimpin oleh pelaksana tugas kepala daerah yang statusnya definitif. “Lain dong seorang kepala daerah itu punya visi-misi janji kampanye, dengan PNS yang bertugas di situ yang kami khawatirkan akan ‘as bussiness as usual’, kami khawatir selama Plt di situ tidak terlalu bersemangat,” kata dia.

    Menurut Aher, pelaksana tugas kepala daerah juga kewenangannya terbatas. Dia khawatir bakal terjadi hambatan, berbeda saat dipimpin kepala daerah definitif. “Kita khawatir ada gerakan pembangunan yang harusnya ada akselerasi, menjadi tidak karena bagaimanapun dia tidak menjiwai, karena Plt,” kata dia. Kendati demikian posisi Plt itu tidak akan menggangu proses penganggaran pemerintah daerah.

    Salah satu daerah yang terancam calon tunggal adalah Kabupaten Tasikmalaya. Soal kelanjutan di daerah itu, Aher mengatakan, akan mengikuti keputusan KPU. “Kita ikuti apa yang dilaksanakan KPU. Kalau diundur masih juga calon tunggal, digeser ke 2017,” kata Aher.

    Aher mengatakan, hingga saat ini pelaksanaan proses pilkada serentak delapan kabupaten/kota di Jawa Barat berlangsung lancar. “Catatannya, anggota Dewan yang tadinya bersemangat terus pada mundur, karena ada perubahan aturan oleh MK,” kata dia.

    Dia optimistis pelaksanaan pilkada serempak di Jawa Barat berlangsung aman. “Tanpa kita lalai, tanpa meremehkan urusan keamanan, Insya Allah tetap siap siaga melakukan pengamanan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah pada pilkada sebelumnya. Insya Allah bisa pertahankan rasa aman itu,” kata Aher.

    Anggota KPU Jawa Barat Endun Abdul Haq mengatakan, pilkada serentak di delapan daerah di Jawa Barat diikuti oleh 24 pasangan kepala daerah. Dari jumlah itu, terdapat sejumlah calon kepala daerah dari jalur perseorangan yakni di Cianjur, Kabupaten Bandung, serta Karawang. Salah satu petahana juga menjadi calon perseorangan di Kabupaten Bandung.

    Endun mengatakan, sejumlah calon kepala daerah juga tercatat sebagai anggota Dewan baik di provinsi atau asal daerahnya masing-masing. Saat pendaftaran, calon tersebut sudah menyerahkan surat pernyataan mundur sebagai anggota Dewan. “Putusan MK menyatakan surat pernyataan mundur itu tidak dapat ditarik lagi,” kata dia.

    Menurut Endun, pemberhentian sebagai anggota Dewan itu akan diproses melalui pimpinan Dewan dan diserahkan pada Menteri Dalam Negeri lewat gubernur. Surat pemberhentiannya itu akan diterbitkan Menteri Dalam Negeri paling lambat 60 hari setelah hari penetapan calon kepala daerah. KPU menjadwalkan penetapan calon kepala daerah tanggal 24 Agustus 2015.

    Endun mengatakan, mayoritas daerah yang mengikuti pilkada serentak sudah memulai tahapan pemeriksaan kesehatan calonkepala daerah. Kecuali Kabupaten Tasikmalaya, yang tahapan pemeriksaan kesehatannya ditunda menunggu dibukanya kembali pendaftaran calon kepala daerah selama tiga hari mulai 1 Agustus 2015. “Kalau sampai 3 Agustus tidak ada calon lagi, KPU Tasikmalaya akan pleno menunda pelaksanaan tahapan dan menyampaikan ke KPU RI lewat KPU provinsi, yang akan memutuskan penundaan,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah sedang mengkaji kemungkinan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, yang hanya memiliki calon tunggal.

    Menurut Tjahjo, pengkajian penerbitan perpu itu dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dia sudah mendiskusikan masalah itu dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona Laoly. “Pak Laoly akan menyampaikannya kepada presiden," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Kamis, 30 Juli 2015.

    Tjahjo menjelaskan, dengan adanya perpu itu, pilkada tetap bisa dilangsungkan secara serentak pada 9 Desember mendatang, meski di suatu daerah hanya ada satu calon yang mendaftar.

    Dalam perpu itu, ucap Tjahjo, salah satu opsi yang akan digunakan adalah meniru model bumbung kosong, seperti dalam pemilihan kepala desa. Namun dia mengakui penerbitan perpu tentang pilkada dengan calon tunggal itu masih harus melihat perkembangan.

    Salah satu alasan penerbitan perpu tersebut adalah keadaan yang dinilai genting. Selain itu, penerbitan perpu dan memundurkan pilkada lantaran calon tunggal, ujar Tjahjo, masih ada perbedaan sikap antara pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Pemilihan Umum, dan partai politik.

    AHMAD FIKRI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.