Krisis Air, Pemerintah Kota Malang Pasok Air Bersih

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga memikul jerigen berisi air di kawasan dusun Blandit Timur, Kec. Singosari, Malang, Jawa Timur, 23 Juli 2015. Krisis air tersebut diakibatkan dari sumur air yang mengering selama musim kemarau. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Warga memikul jerigen berisi air di kawasan dusun Blandit Timur, Kec. Singosari, Malang, Jawa Timur, 23 Juli 2015. Krisis air tersebut diakibatkan dari sumur air yang mengering selama musim kemarau. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.CO, Malang - Pemerintah Kota Malang memasok air bersih ke sejumlah daerah yang mengalami krisis air. Kelurahan Merjosari dan Kelurahan Buring, tercatat mengalami krisis air saat musim kemarau.

    "Dua daerah itu langganan krisis air bersih," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, J. Hartono, Rabu, 29 Juli 2015. Pasokan air bersih berasal dari Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) lima hari dalam sepekan.

    Setiap hari dua kelurahan tersebut dipasok tiga kali, masing-masing 5 ribu liter. Sedangkan warga setempat selama ini menggunakan air dari sumur bor. Sementara pasokannya tak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.

    Pasokan air bersih dilakukan sejak sebulan lalu. Air disalurkan sesuai kebutuhan dan permintaan warga. Seperti warga ratusan keluarga yang tersebar di empat rukun warga di Kelurahan Buring yang mengalami kesulitan air bersih.

    Debit air menyusut sehingga air tak bisa mengalir ke rumah warga. Sehingga warga setempat harus membawa jeriken dan ember untuk menampung air dari tandon air. Mereka antre di kedua tandon air yang dibangun di daerah tersebut.

    Tandon tersebut menampung air dari sumur bor yang dikelola Himpunan Pengelola Air Minum (Hipam). Sejak musim kemarau distribusi air ke rumah warga tersendat.

    EKO WIDIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.