19 Kabupaten di NTT Kekeringan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kekeringan. REUTERS/Stringer

    Ilustrasi kekeringan. REUTERS/Stringer

    TEMPO.COKupang - Sebanyak 19 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaporkan dilanda kekeringan. Akibatnya, ketersediaan air baku terbatas dan lahan pertanian masyarakat mengalami kekeringan. "Sudah ada laporan kekeringan dari 19 kabupaten/kota di NTT," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT Tini Thadeus kepada Tempo, Rabu, 29 Juli 2015.

    Menurut dia, kekeringan yang melanda NTT merupakan dampak dari badai El Nino, sehingga debit air baku menurun hingga 50 persen. Bahkan sejumlah embung milik masyarakat sudah mengalami kekeringan, sehingga kesulitan air bersih mulai dirasakan warga.

    Tini berujar, bencana kekeringan yang melanda NTT mencapai puncaknya pada Oktober mendatang. "Puncak kekeringan pada Oktober 2015. Namun sekarang banyak embung (waduk) yang sudah kering," ucapnya.

    Untuk mengatasi masalah ini, Tini akan memberikan bantuan berupa pembangunan sumur bor di sejumlah daerah yang dilanda kekeringan. Diharapkan, sumur bor ini bisa mengatasi masalah kekeringan di NTT.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sabu Raijua Lay Rohi menjelaskan, untuk mengatasi bencana kekeringan, pihaknya akan membangun seratus embung dengan kapasitas 3.000 meter kubik, serta tujuh embung besar dengan kapasitas 450 ribu meter kubik. "Tahun ini, kami bangun sebanyak tujuh embung besar dan seratus embung kecil," tuturnya.

    Salah satu embung yang masih difungsikan hingga saat ini ialah embung Guriola. Embung ini menampung 450 ribu meter kubik air baku yang melayani kebutuhan air bersih warga dan lahan pertanian, seperti sawah dan tanaman hortikultura. 

    "Masalah air di Sabu sudah bisa teratasi dengan adanya embung tersebut," kata Tini. 

    YOHANES SEO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.