Pasca-Perusakan, Polisi Jaga Kantor KPU Manggarai Barat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Pemilu. ANTARA/Wahyu Putro

    Ilustrasi Pemilu. ANTARA/Wahyu Putro

    TEMPO.COKupang - Aparat Kepolisian Resor Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, masih mengamankan kantor Komisi Pemilihan Umum setempat setelah aksi pelemparan yang dilakukan massa pendukung salah satu calon bupati dan wakil bupati di daerah itu.

    "Situasi di kantor KPU Manggarai Barat sudah kondusif sejak semalam. Bahkan anggota KPU sudah kembali berkantor," kata Kepala Bidang Humas Polda NTT Ronaldzi Agus kepada Tempo, Rabu, 29 Juli 2015.

    Menurut dia, aksi pelemparan kantor KPU Manggarai Barat itu dipicu penolakan salah satu pasangan calon yang hendak mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah ke KPU setempat karena dinilai tidak memenuhi syarat.

    Pasangan calon itu, kata Ronaldzi, didukung oleh PKPI dan PKB. Namun ternyata kedua partai tersebut telah mendukung pasangan calon lain yang mendaftar sebelumnya. "KPU menolak itu karena menurut mereka tidak penuhi syarat," ujarnya.

    Atas penolakan itu maka terjadi ketegangan hingga aksi pelemparan dan perusakan oleh massa pendukung pasangan calon. Aksi pelemparan dan perusakan tersebut tidak mengakibatkan korban luka-luka. "Tidak ada satu orang pun yang diamankan atas kejadian itu," tutur Ronaldzi.

    Dia mengaku polisi tetap akan menyelidiki kasus ini, tapi saat ini masih prioritaskan pengamanan proses pemilihan kepala daerah. "Pasti akan kami selidiki, tapi sekarang proses pilkada harus aman dulu," ucap Ronaldzi.

    Sekretaris PKB NTT Vinvent Mone, yang dihubungi terpisah, mengatakan PKB menarik dukungan terhadap salah satu pasangan calon kepala daerah, yakni Fidelis Pranda-Benyamin Paju, karena tidak memenuhi syarat untuk mendaftar ke KPU setempat. "Awalnya, PKB mendukung pasangan calon ini. Namun ditarik kembali," katanya.

    Penarikan dukungan itu, menurut dia, hanya oleh dua partai politik, yakni Hanura dua kursi dan PKB tiga kursi, sehingga tidak memenuhi syarat 20 persen atau enam kursi di parlemen. "Atas dasar itu maka PKB menarik dukungan ke pasangan calon tersebut," ujarnya.

    Setelah menarik dukungan, dia menjelaskan, PKB mendukung pasangan calon lain, yakni Thobias Wanus-Fransiskus Sukmaniara, yang memenuhi syarat 20 persen karena didukung PKB dan Demokrat, masing-masing memiliki tiga kursi di parlemen. "Kami ingin ikut pilkada. Menang atau kalah itu urusan nanti," tuturnya.

    YOHANES SEO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.