Kunjungi KPK, Jampidsus Bahas Kasus Bansos Sumatera Utara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho (kanan) bersama istri mudanya Evy Susanti (kiri) saat akan menggelar jumpa pers terkait keterlibatan dirinya pada kasus suap majelis hakim PTUN Medan di Jakarta, 28 Juni 2015. Dalam keterangannya, Evy mengakui pernah memberikan uang puluhan ribu dollar Amerika untuk lawyer fee kepada OC Kaligis. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho (kanan) bersama istri mudanya Evy Susanti (kiri) saat akan menggelar jumpa pers terkait keterlibatan dirinya pada kasus suap majelis hakim PTUN Medan di Jakarta, 28 Juni 2015. Dalam keterangannya, Evy mengakui pernah memberikan uang puluhan ribu dollar Amerika untuk lawyer fee kepada OC Kaligis. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Widyo Pramono mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangannya bertujuan membahas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Sumatera Utara yang diduga melibatkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. "Ya nanti kami bicarakan dulu. Tunggu hasil pembicaraannya," katanya sebelum masuk gedung KPK, Rabu, 29 Juli 2015.

    Gatot sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. KPK menduga hakim dan panitera PTUN Medan menerima duit terkait dengan pengurusan kesalahan prosedur yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial. Penggugatnya adalah anak buah Gatot bernama Ahmad Fuad Lubis yang menjabat Kepala Biro Keuangan Pemerintah Sumatera Utara.

    Gugatan masuk ke PTUN karena Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengirim surat panggilan untuk Ahmad Fuad Lubis, padahal di saat yang bersamaan, kasus tersebut sudah diambil alih Kejaksaan Agung. Belakangan, majelis hakim yang dipimpin Tripeni mengabulkan sebagian gugatan itu.

    Selain Gatot, KPK juga sudah menetapkan istrinya, Evi Susanti, sebagai tersangka. Kasus ini juga menyeret pengacara kondang Otto Cornelis Kaligis dan anak buahnya, M. Yagari Bhastara alias Gerry; Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro; dua hakim PTUN, Dermawan Ginting serta Amir Fauzi, plus seorang panitera PTUN Medan bernama Syamsir Yusfan.

    MUHAMAD RIZKI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.