Kembalinya Tradisi Musyawarah Nahdliyin

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (keempat kanan) bersama pimpinan NU dan sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Negara dalam acara Istighosah Nahdlatul Ulama (NU) di Masjid Istiqlal, Jakarta, 14 Juni 2015. Acara tersebut sekaligus untuk membuka Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama jelang Muktamar NU pada Agustus mendatang. ANTARA FOTO

    Presiden Joko Widodo (keempat kanan) bersama pimpinan NU dan sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Negara dalam acara Istighosah Nahdlatul Ulama (NU) di Masjid Istiqlal, Jakarta, 14 Juni 2015. Acara tersebut sekaligus untuk membuka Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama jelang Muktamar NU pada Agustus mendatang. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Nahdlatul Ulama mulai tahun ini berubah wajah. Organisasi massa Islam terbesar di Tanah Air ini tidak lagi memakai sistem pemilihan langsung untuk menentukan Rais Am Syuriah pada Muktamar ke-33 di Jombang, Jawa Timur, 1-5 Agustus depan. Penentuan pemimpin tertinggi NU tersebut bakal dikembalikan ke tangan ahlul halli wal aqdi(AHWA).

    AHWA merupakan formatur yang berisi sembilan ulama berpengaruh di kalangan warga nahdliyin. Mereka-biasanya terdiri atas para kiai sepuh-mewakili suara yang sebelumnya menjadi hak politik sekitar 500 peserta muktamar dari seluruh pengurus wilayah dan cabang NU di Indonesia dan luar negeri.

    Ketua Umum Pengurus Besar NU Said Aqil Siradj mengatakan pemilihan Rais Am lewat AHWA bertujuan menjaga wibawa para ulama. Menurut dia, cara pemilihan langsung cenderung mengadu para kiai sepuh, sosok yang seharusnya sangat dihormati di internal NU. "Tidak pantas kalau ulama melalui proses kegaduhan seperti itu," kata Said di kantornya, Jumat pekan lalu.

    Dalam sejarah NU, musyawarah mufakat oleh AHWA pernah digunakan sejak NU berdiri pada 1926 sampai 1952. Setelah ditinggalkan selama 32 tahun, sistem ini sempat dipakai lagi dalam Muktamar ke-27 di Situbondo, Jawa Timur. Ketika itu AHWA memilih Achmad Shiddiq sebagai Rais Am Syuriah (ketua dewan syura). Achmad kemudian menunjuk Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU.

    Kini, setelah tiga dasawarsa melalui sistem pemungutan suara, Rais Am kembali dipilih secara musyawarah. Bedanya, Rais Am yang terpilih dalam Muktamar di Jombang nantinya tidak akan menentukan Ketua Umum PBNU. Pemimpin tertinggi tanfidziyah (pelaksana) akan tetap ditentukan oleh para peserta muktamar lewat voting.

    Menurut Said, pemilihan AHWA diawali dengan rapat gabungan mustasyar (penasihat) dan syuriah yang telah menyeleksi 39 nama ulama sepuh. Nama-nama itu diserahkan ke seluruh pengurus wilayah dan cabang untuk dikerucutkan menjadi sembilan nama. Sembilan kiai yang paling banyak diusulkan bakal menempati formatur AHWA. "Mereka bisa memilih satu dari sembilan orang atau sepakat memilih orang di luar mereka," ujarnya.

    Keputusan NU kembali ke AHWA tidak datang seketika. Seorang pengurus NU di Jawa Timur mengatakan sistem ini dipilih guna menyikapi adanya indikasi perpecahan di internal NU, antara kubu yang memilih dekat dengan kekuasaan dan kubu yang ingin mengembalikan NU ke jalan tradisional. "Pilihan formatur memang ada kecenderungan untuk dikondisikan, tapi kami percaya ini yang terbaik daripada pemilihan langsung yang unsur uangnya lebih besar," ujar dia.

    Nusron Wahid, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor-salah satu organisasi yang berinduk ke NU-tidak membantah hal tersebut. Menurut dia, sistem pemilihan langsung untuk Rais Am memunculkan kompetisi antar-kiai. Belum lagi kemungkinan terjadinya praktek politik uang demi memperebutkan suara peserta muktamar. "Itu kan tidak bagus," kata dia. "Menjadi Rais Am itu harusnya rebutan tidak mau. Bukan menggalang atau mencalonkan diri."

    Pemilihan sistem formatur, kata Nusron, juga berangkat dari evaluasi pelaksanaan Muktamar di Makassar, Sulawesi Selatan, lima tahun silam. Ketika itu Rais Am dan Ketua Umum PBNU dipilih secara langsung. "Kami melihatnya tidak elok, kemudian kami berpikir saatnya diakhiri."

    Ide untuk kembali ke sistem AHWA pertama kali dicetuskan oleh Rais Aam Sahal Mahfudh dalam rapat pleno ke-2 PBNU di Wonosobo, Jawa Tengah, 6-8 September 2013. Gagasan itu lantas dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar ke-2 pada 2-3 November 2014 di Jakarta, serta diperkuat dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama ke-3 pada 14-15 Juni 2015 di Jakarta.

    Mantan Ketua PBNU Salahuddin Wahid atau Gus Solah mengatakan, mekanisme pemilihan Rais Am maupun Ketua Umum Tanfidziyah harus disepakati dalam Muktamar sebagai forum tertinggi. Dia tidak setuju jika mekanisme hanya dibahas dalam forum setingkat konferensi besar. "Keputusan dalam konbes masih harus dimintai persetujuan dalam muktamar," katanya, Jumat pekan lalu.

    Sikap penolakan juga muncul dari mantan Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah Muhammad Adnan. Dia khawatir mekanisme AHWA justru memangkas legitimasi Rais Am karena tidak dipilih langsung peserta muktamar. "Perlu dipertimbangkan, apakah organisasi NU yang memiliki 60 juta pengikut itu, Rais Am-nya hanya ditentukan oleh sembilan orang," ujar calon Ketua Umum PBNU ini.

    MAHARDIKA SATRIA HADI | EDWIN FAJERIAL (SURABAYA) | ISHOMUDDIN (JOMBANG) | SOHIRIN (SEMARANG)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Palapa Ring Akan Rampung Setelah 14 Tahun

    Dicetuskan pada 2005, pembangunan serat optik Palapa Ring baru dimulai pada 2016.