Ke KPU, Balon Bupati Pandeglang Naik Traktor Pembajak Sawah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bakal calon bupati dan wakil bupati Pandeglang dari jalur independen, Aap Aptadi - Dodo Djuanda, naik traktor saat ke KPU. TEMPO/Darma Wijaya

    Bakal calon bupati dan wakil bupati Pandeglang dari jalur independen, Aap Aptadi - Dodo Djuanda, naik traktor saat ke KPU. TEMPO/Darma Wijaya

    TEMPO.CO, Serang - Banyak cara unik dilakukan untuk menarik simpati warga agar mendapat suara saat pemilu kepala daerah (pilkada) pada 9 Desember 2015. Di Kabupaten Pandeglang, Banten, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Dodo Djuanda, maju menjadi calon Wakil Bupati Pandeglang mendampingi Ketua Pemuda Pancasila Aap Aptadi di jalur independen. Untuk menarik simpati warga, pasangan ini mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang dengan menaiki traktor pembajak sawah, Senin sore lalu. Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang itu mengusung visi-misi membangun sektor pertanian.

    Ribuan warga dan anggota Pemuda Pancasila mengarak kedua pasangan ini sambil mengelilingi Alun-alun Pandeglang dengan menunggangi traktor yang biasa di pakai untuk membajak sawah.

    Ketika mendaftar ke KPU Pandeglang, Dodo Djuanda, yang mantan Sekda Pandeglang pada periode 2012-2014 itu, membawa berkas dukungan yang sudah disahkan KPU sebanyak 93.269 suara.

    Selain itu mengundang simpati warga, menurut bakal calon Bupati Pandeglang, Aap Aptadi, mengatakan penggunaan traktor sebagai kendaraan menuju kantor KPU Pandeglang itu dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian pasangan ini terhadap kaum petani, nelayan, dan buruh di Kabupaten Pandeglang, Banten.

    Sementara itu, para bakal calon yang mendaftar ke KPU Pandeglang di hari kedua tersebut tercatat sudah ada tiga pasangan, yakni Irna Narulita-Tanto Warsono Arban yang diusung oleh tujuh partai politik, dan Atu Siti Romlah-Ian Riadi yang diusung dua partai dan satu partai non-parlemen, serta di jalur independen yakni Aap Aptadi-Dodo Djuanda.

    DARMA WIJAYA (SERANG)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.