Puncak Kekeringan Bakal Landa 21 Daerah di Jawa Timur

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kekeringan. REUTERS/Stringer

    Ilustrasi kekeringan. REUTERS/Stringer

    TEMPO.CO, Surabaya - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur Sudharmawan mengatakan puncak kekeringan di Jawa Timur diprediksi terjadi pada Agustus mendatang.

    Menurut Sudharmawan, puncak kekeringan bakal melanda 21 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Bahkan saat ini terdapat sebagian wilayah kabupaten yang sudah mengalami kekeringan. “Sudah ada daerah yang mengalami kekeringan, walaupun masih relatif sedikit,” katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 28 Juli 2015.

    Sudharmawan mengungkapkan 21 daerah yang bakal dilanda kekeringan adalah Kabupaten Malang, Blitar, Ponorogo, Pacitan, Sumenep, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Magetan, Ngawi, Situbondo, Trenggalek, Lumajang, Batu, Pamekasan, Bondowoso, Gresik, Lamongan, Tuban, Tulungagung, dan Madiun.

    Meski demikian, kata Sudharmawan, jumlah desa yang terdampak pada kekeringan tahun ini mengalami penyusutan. “Potensi ancaman kekeringan tahun ini sekitar 459 desa, menurun dibandingkan dengan 2014 lalu yang mencapai 640-an desa.”

    Sudharmawan menjelaskan semakin berkurangnya jumlah desa yang terdampak kekeringan adalah berkat kerja sama antara BPBD Provinsi Jawa Timur dengan BPBD kabupaten dan kota yang melakukan mitigasi struktural.

    Ihwal mengatasi dampak puncak kekeringan, menurut Sudharmawan, untuk jangka pendek BPBD menggunakan metode water dropping. Sedangkan jangka panjang akan melanjutkan pengembangan sistem perpipaan, pembuatan sumur bor, dan embung geomembran.

    Pada 2013 BPBD bersama Dinas Pengairan membuat 50 embung geomembran. Jumlahnya bertambah menjadi 100 embung geomembran pada 2014. “Tahun ini juga ditambah, sehingga jumlah desa yang terdampak kekeringan semakin sedikit,” ujar Sudharmawan.

    ARTIKA RACHMI FARMITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.