Budi Waseso Catut Nama Jokowi, Ini Komentar Istana dan Tedjo  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Budi Waseso. ANTARA/M Agung Rajasa

    Budi Waseso. ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.COJakarta - Petinggi Istana memilih bungkam menanggapi pengakuan Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Budi Waseso tentang pencatutan nama Presiden Joko Widodo. Waseso mengakui bahwa tak ada instruksi dari Jokowi mengenai pengusutan terhadap para komisioner Komisi Yudisial. (Lihat Video Pernyataan Kontroversial Budi Waseso)

    Juru bicara tim komunikasi kepresidenan, Teten Masduki, enggan mengomentari hal tersebut. "Itu tanya ke Menteri Sekretaris Negara Pratikno saja, beliau yang tahu," kata Teten, Senin malam, 27 Juli 2015. Menurut dia, ‎Pratikno yang mengikuti pembahasan tentang hal itu. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. "Yang tahu Pak Pratikno, saya tak mengurusi polisi." ‎

    Saat dikonfirmasi, Pratikno juga memilih tak menjawab. "Kan, dulu sudah pernah saya bilang, itu tak ada perintah dari Presiden," ujarnya. Mengenai kelanjutan nasib Waseso, Pratikno memilih tutup mulut dan meninggalkan wartawan. Kepala Kepolisian Jenderal Badrodin Haiti pun tak mau banyak bicara. "Saya no comment dulu. Kok, kesannya mengadu domba Buwas (Budi Waseso) dan Presiden? Anda jawab saja sendiri."‎

    Adapun Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Eddy Purdijatno justru mengaku belum tahu. Namun, menurut dia, penyidikan yang dilakukan penegak hukum umumnya berasal dari laporan. "Saya kira tak ada perintah dari atas. Itu, kan, karena ada laporan dari hakim Sarpin."‎

    Waseso sebelumnya menyatakan bahwa pemeriksaan Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Sahuri sudah dijadwalkan oleh penyidik. “Sesuai perintah Presiden, setelah Lebaran, kami laksanakan pemeriksaan lanjutan,” tuturnya.‎

    Namun Istana menyanggah pernyataan tersebut. Menurut pihak Istana, tak ada instruksi khusus Jokowi ‎dalam pengusutan kasus ini. 

    Belakangan, ‎Waseso menegaskan tak ada instruksi Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus tersebut. "‎Enggaklah. Penegakan hukum, ya, setegak-tegaknya. Sesuai dengan fakta, tanpa kriminalisasi dan rekayasa."

    FAIZ NASHRILLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.