Petisi Dukungan, Budi Waseso: Biasa Saja  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Infografis

    Infografis "Kontroversi Budi Waseso". (Grafis: Unay)

    TEMPO.COJakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Waseso mengapresiasi semua petisi yang beredar di media sosial, baik yang mendukung maupun menolak pencopotannya. Menurut dia, pro dan kontra yang disuarakan melalui petisi tak perlu ditanggapi secara berlebihan.

    "Kalau saya, ya, biasa saja," katanya di Bareskrim, Senin, 27 Juli 2015.

    Petisi bernada kritikan, ucap dia, berarti masyarakat mengharapkan kinerja yang lebih baik darinya di Polri. "Jangan negative thinking dulu, apalagi habis Lebaran, jangan nambah-nambahin dosa, ya," tuturnya.

    Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane menggagas petisi untuk Budi Waseso. Neta dan komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Adrianus Meliala, menggagas petisi berjudul “Dukung Kabareskrim Budi Waseso Menegakkan Hukum Tanpa Tebang Pilih”. Waseso dianggap berprestasi menangani kasus-kasus besar bernilai miliaran hingga triliunan rupiah. (Lihat Video Berburu Dukungan Untuk Pertahankan Atau Copot Budi Waseso)

    Misalnya korupsi penjualan kondensat, pengadaan alat penyimpan daya listrik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DPRD DKI, korupsi Stadion Gelora Bandung, serta beberapa korupsi yang melibatkan Gubernur Bengkulu, Bupati Bengkalis, dan Bupati Kota Baru.

    Petisi “Copot Budi Waseso” yang disuarakan melalui Change.org juga muncul sebelum petisi dukungan terhadap Waseso. Petisi yang digagas Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti itu telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Petisi tersebut muncul terkait dengan penetapan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan komisioner KY, Taufiqurrahman, sebagai tersangka. 

    DEWI SUCI RAHAYU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.