Federasi Guru: Perpeloncoan Harus Dihapus di Ospek dan MOS

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah siswa baru mengikuti masa orientasi peserta didik baru di sebuah SMPN di Jakarta (13/7). TEMPO/Tony Hartawan

    Sejumlah siswa baru mengikuti masa orientasi peserta didik baru di sebuah SMPN di Jakarta (13/7). TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Bandung - Sekolah diminta melibatkan guru dan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) pada masa orientasi siswa baru. Sekretaris Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Iwan Hermawan mengatakan siswa senior tidak berhak menghukum siswa baru saat masa orientasi. "Sanksi oleh guru, siswa tidak punya otoritas," ujarnya, Ahad, 26 Juli 2015.

    Menurut Iwan, kepanitiaan masa orientasi siswa harus melibatkan guru sebagai pemegang kendali dan penanggung jawab kegiatan. "Tidak boleh sepenuhnya ditangani OSIS," ujarnya.

    Ia khawatir jika diserahkan ke siswa tanpa pengawasan guru, akan terjadi perpeloncoan dan hukuman ke siswa baru. "Ini akan menimbulkan dendam. FGII meminta sekolah menghapus perpeloncoan," katanya. Orang tua juga diminta ikut mengawasi jalannya masa orientasi siswa baru.

    Berdasarkan pengalaman sebelumnya, perpeloncoan itu dilakukan dengan beragam cara. Mulai dari keharusan datang ke sekolah lebih pagi dari jam masuk sekolah, berjalan kaki ratusan meter ke sekolah, juga pemberian hukuman oleh senior karena siswa baru dianggap salah serta bentakan untuk berbagai kegiatan.

    FGII memperingatkan sekolah dan siswa senior agar tidak melakukan perpeloncoan. Pengaduan atau laporan dari siswa baru atau orang tuanya, bisa menimbulkan perkara gugatan pidana sesuai Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

    Sementara itu, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 13 Anne Sukmawati mengatakan, masa orientasi 345 orang siswa baru berlangsung tiga hari dari Senin hingga Rabu pekan depan atau dari 27 hingga 29 Juli 2015. Ia melarang senior dan guru membentak-bentak siswa baru. "Itu cara kuno. Anak-anak harus dibuat cerdas dan disiplin tanpa tekanan," kata dia.

    ANWAR SISWADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.