Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Masjid Berdiri di Tolikara, Begini Kisahnya

image-gnews
Suasana kawasan pertokoan yang kembali dibuka di kota Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, beberapa hari pasca kerusuhan Lebaran, 23 Juli 2015. TEMPO/Maria Hasugian
Suasana kawasan pertokoan yang kembali dibuka di kota Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, beberapa hari pasca kerusuhan Lebaran, 23 Juli 2015. TEMPO/Maria Hasugian
Iklan

TEMPO.COKarubaga - Garis polisi warna kuning melilit satu bangunan yang letaknya berseberangan dengan lapangan markas Koramil 1702-11 Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua. Sementara bangunan kios yang jumlahnya puluhan tanpa garis polisi.

Papan nama yang tergeletak di lantai bangunan yang dililit garis polisi itu memberi petunjuk bahwa bangunan itu sebelumnya berfungsi sebagai tempat ibadah umat muslim di Tolikara. Papan itu bertuliskan Masjid Baitul Muttaqim, Jalan Irian No.01 Kec. Karubaga KAB. TOLIKARA.

Menurut Ustad Ali Mukhtar, masjid itu memang dibangun tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemerintah setempat dan masyarakat Tolikara. Selama ini Pengurus Gereja Injili di Indonesia (GIDI) melarang rumah ibadah apa pun didirikan tanpa seizin tokoh-tokoh masyarakat Tolikara.

Menurut Ustad Ali, satu musala berdiri tahun 1987. Masyarakat bekerja sama mendanai pendirian musala. Ukuran musala 5 x 5 meter persegi. Jumlah umat muslim yang terus bertambah membuat musala diperbesar menjadi berukuran 11 x 11 meter persegi dan berdempetan dengan kios milik warga. Musala lantas berubah jadi masjid. Namun tidak ada yang melarang atau mendesak musala atau masjid ditutup.   

“Kami di sini tidak pernah dilarang atau suruh bongkar karena itu sudah lama. DPRD di sini bilang silakan lanjut karena sudah berdiri lama,” kata Ali.

Seingat Ali, ia hanya pernah ditemui 32 orang yang terdiri dari tokoh agama Kristen Tolikara, mahasiswa, tokoh adat, dan pemimpin daerah setempat. Mereka, ujarnya, meminta umat muslim yang akan merayakan hari besar keagamaannya untuk mengajukan izin terlebih dahulu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Warga muslim di Tolikara umumnya pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan, Pulau Jawa, dan Sumatera. Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo membenarkan pendirian musala yang kemudian berubah jadi masjid itu tanpa ada izin dari tokoh dan warga setempat. Tolikara merupakan wilayah yang semua penduduk aslinya merupakan anggota GIDI.

Ketiadaan izin itu  tidak dipersoalkan GIDI maupun pemda setempat selama ini hingga terjadi rusuh pada Jumat pekan lalu. Kala itu terjadi pembakaran puluhan kios dan musala. “Saya baru tahu itu masjid. Selama ini yang saya tahu musala,” ujarnya kepada Tempo di rumah dinasnya, Jumat pagi, 24 Juli 2015.

Di pemberitaaan media nasional, ada yang menyebut musala dan ada yang menyebut masjid. Di papan nama itu tidak tertulis musala, melainkan masjid. Letak masjid ini berdempetan dengan kios dan tanpa kubah.

Bupati Usman menyebut jumlah umat muslim di Tolikara berkisar 200 orang. Sebagian besar mereka di Tolikara sebagai pedagang. “Mereka datang dan tinggal di Wamena dan punya toko di sini,” katanya.  

MARIA RITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kuliah Tak Tepat Waktu, 142 Mahasiswa Asal Papua di Luar Negeri Dipulangkan

17 April 2022

14 mahasiswa baru dari Indonesia asal Papua tiba di Rusia atas beasiswa dari pemerintah Rusia. Sumber: dokumen KBRI Moskow, Rusia.
Kuliah Tak Tepat Waktu, 142 Mahasiswa Asal Papua di Luar Negeri Dipulangkan

Pemerintah Provinsi Papua akan memulangkan 142 mahasiswanya yang kuliah di luar negeri karena tidak menyelesaikan studi tepat waktu.


Bappeda Papua Sebut Pemkot Akan Dapat Jatah Dana Otsus Lebih Besar

12 Desember 2021

RUU Perubahan Tentang Otsus Papua Disahkan Jadi UU, Mendagri: Wujud Komitmen Pemerintah Sejahterakan Masyarakat Papua
Bappeda Papua Sebut Pemkot Akan Dapat Jatah Dana Otsus Lebih Besar

Pemkab dan Pemkot di Papua akan mendapatkan kewenangan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) lebih besar dari Pemprov.


KPK-Fitra Sepakat Tingkatkan Pengawasan Anggaran Di Papua

20 Mei 2021

Dialog Otonomi Daerah bertajuk
KPK-Fitra Sepakat Tingkatkan Pengawasan Anggaran Di Papua

KPK dan Seknas Fitra memberikan sejumlah rekomendasi yang harus dijalankan oleh Pemprov Papua dan Pemprov Papua Barat.


Kisruh Papua, Simak 4 Fakta Kejadiannya

30 Agustus 2019

Ilustrasi Panah. antarafoto.com
Kisruh Papua, Simak 4 Fakta Kejadiannya

Berbeda dengan demonstrasi sebelumnya yang terkendali, kemarin cenderung anarkistis. Maka terjadilah Kisruh Papua di sejumlah wilayah.


Pagu Dana Alokasi Khusus Fisik Papua 2019 Rp 4,991 Triliun

9 Februari 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng menandatangani perjanjian antara Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan PT Inalum tentang Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, 12 Januari 2018. Sebanyak 10 persen saham PT Freeport Indonesia itu akan dibagi dua, yaitu 7 persen untuk Kabupaten Mimika dan 3 persen untuk provinsi Papua. TEMPO/Subekti.
Pagu Dana Alokasi Khusus Fisik Papua 2019 Rp 4,991 Triliun

Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2019 untuk pemerintah daerah di Provinsi Papua mencapai Rp 4,991 triliun.


Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Korupsi Gubernur Papua

4 September 2017

Ilustrasi korupsi
Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Korupsi Gubernur Papua

Dana yang mestinya untuk pendidikan disinyalir terserap untuk kepentingan lain. Sampai sekarang Bareskrim belum bisa menyebutkan jumlahnya.


Pesan Gubernur Papua Dominggus Mandacan: Sekarang Semua Keluarga

23 Mei 2017

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan saat ikuti pelantikan Lima pasangan gubernur-wakil gubernur hasil Pilkada Serentak 2017 di Istana Negara, Jakarta, 12 Mei 2017. TEMPO/Subekti
Pesan Gubernur Papua Dominggus Mandacan: Sekarang Semua Keluarga

Mewakili suku-suku Nusantara di Papua Barat, Petrus Makbon kepala Suku Byak di Manokwari menyatakan dukungannya kepada gubernur Mandacan.


Kisruh Freeport, Gubernur Papua Lukas Enembe Temui Jokowi

14 Maret 2017

Gubernur Papua, Lukas Enembe, saat wawancara dengan wartawan Tempo Maria Rita di Jayapura. TEMPO/Maria Rita
Kisruh Freeport, Gubernur Papua Lukas Enembe Temui Jokowi

Gubernur Papua Lukas Enembe sedang menemui Presiden Joko Widodo di Jakarta terkait persoalan PT Freeport Indonesia.


Presiden: Alokasi Anggaran Pembangunan Papua Belum Optimal

8 November 2016

Presiden Joko Widodo (tengah) tiba pada rapat terbatas membahas perkembangan pembangunan proyek listrik 35.000 MW di Kantor Presiden, Jakarta, 1 November 2016. Tempo/Aditia Noviansyah
Presiden: Alokasi Anggaran Pembangunan Papua Belum Optimal

Menurut Jokowi dana yang dialokasikan tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang ingin dicapai.


Warga Numfor, Papua, Segera Nikmati Listrik 24 Jam

2 November 2016

TEMPO/Aditia Noviansyah
Warga Numfor, Papua, Segera Nikmati Listrik 24 Jam

Pemerintah Provinsi Papua memberikan bantuan mesin genset dengan kapasitas 2 x 700 kW kepada PLN setempat.