Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Badrodin dan Tjahjo Tak Setuju Madura Jadi Provinsi  

Editor

Anton Septian

image-gnews
Dari kiri: Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Mendagri Cahyo Kumolo, Menag Lukman Hakim Syaifudin, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menko Polhukam Tedjo Edy Purdjianto, dan Kepala BIN Sutiyoso menemui pers terkait insiden Tolikara, di Istana Negara, Jakarta, 22 Juli 2015.  TEMPO/Subekti.
Dari kiri: Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Mendagri Cahyo Kumolo, Menag Lukman Hakim Syaifudin, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menko Polhukam Tedjo Edy Purdjianto, dan Kepala BIN Sutiyoso menemui pers terkait insiden Tolikara, di Istana Negara, Jakarta, 22 Juli 2015. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.COBangkalan - Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mengisyaratkan ketidaksetujuannya melepas Pulau Madura jadi provinsi sendiri terpisah dari Jawa Timur. "Untuk memakmurkan warganya, Madura tidak harus jadi provinsi," katanya setelah menghadiri acara Musyawarah Besar IV Masyarakat Madura di Gedung Cakra Universitas Trunojoyo, Madura, Kabupaten Bangkalan, Sabtu, 25 Juli 2015.

Menurut Badrodin, kemakmuran bisa dicapai dengan memaksimalkan program-program yang telah dicanangkan pemerintah untuk Madura. "Semua potensi di Madura harus dimaksimalkan, kesejahteraan bisa dicapai," ucapnya.

Di lain sisi, ujar Badrodin, membentuk sebuah provinsi tidaklah mudah. Semua pihak harus menimbang baik dan buruknya bila Madura jadi provinsi. "Yang penting, wacana provinsi Madura jangan jadi ajang bagi-bagi jabatan," tuturnya. 

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengibaratkan seperti sayur tanpa garam jika Madura jadi provinsi. Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, percepatan pembangunan infrastruktur adalah solusi bagi kemajuan pada masa mendatang. Untuk menjadikan Madura sebagai provinsi, kata dia, tidak cukup dengan adanya Jembatan Suramadu. "Keberadaan Suramadu harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya masyarakat," ucapnya. 

Tjahjo yakin, jika pembangunan di Madura dipercepat, masyarakatnya akan makmur. Apalagi, ujar dia, orang Madura dikenal sebagai pekerja ulet dan tangguh. "Pemprov Jatim harus tambah anggaran untuk Madura," tuturnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. Menilai, secara yuridis dan sosial, ada peluang Madura jadi provinsi. "Sifat dan tradisi orang Madura itu khas," katanya.

Namun dia mengingatkan, jika Madura dijadikan provinsi, pembentukannya harus bertahap, sehingga hasilnya tidak kontradiktif. "Jangan sampai, saat pilkada, orang luar Madura yang jadi gubernur," ucapnya. 

MUSTHOFA BISRI 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Adhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur

41 hari lalu

Adhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur

Adhy menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang berakhir masa jabatannya pada 13 Februari 2024.


Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Eksekusi pengosongan lahan oleh juru sita Pengadilan Negeri Tangerang di Ciputat berlangsung ricuh, Selasa 7 November 2023. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.


Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

20 Desember 2022

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau langsung paviliun Indonesia di COP27 yang berlangsung di Sharm El-Sheikh International Congress Center, Mesir, Selasa 8 November 2022. Foto: Istimewa
Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.


7 Mantan Kapolri Kunjungi Mabes Polri, Kompolnas: Bentuk Kecintaan Senior kepada Adiknya

28 Oktober 2022

Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da'i Bactiar memberikan keterangan usai bertemu Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan pejabat utama Polri di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis 27 Oktober 2022. ANTARA/Laily Rahmawaty
7 Mantan Kapolri Kunjungi Mabes Polri, Kompolnas: Bentuk Kecintaan Senior kepada Adiknya

Kompolnas menyatakan kunjungan para mantan Kapolri ke Mabes Polri kemarin bagai air yang menyejukkan.


7 Eks Kapolri Temui Jenderal Listyo Sigit, Siapa Saja? Ini Profil Mereka

28 Oktober 2022

Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da'i Bactiar memberikan keterangan usai bertemu Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan pejabat utama Polri di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis 27 Oktober 2022. ANTARA/Laily Rahmawaty
7 Eks Kapolri Temui Jenderal Listyo Sigit, Siapa Saja? Ini Profil Mereka

Tujuh mantan Kapolri turun gunung sambangi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Kamis, 27 Oktober 2022. Siapa saja mereka? Ini profilnya.


Pemprov Jatim Santuni Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Rp 10 Juta

2 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan terjadi akibat kerusuhan antara suporter usai pertandingan BRI Liga 1 antara Arema melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang pada 1 Oktober 2022. Hingga saat ini, korban tewas telah mencapai 130 jiwa dan menjadikannya sebagai bencana sepak bola terbesar kedua di dunia. REUTERS
Pemprov Jatim Santuni Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Rp 10 Juta

Gubernur Jawa Timur Khofifah mengatakan pemerintah akan bertanggung jawab atas biaya perawatan dan pengobatan korban Tragedi Kanjuruhan.


Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 September 2022

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022. Komisi II DPR RI telah resmi membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.


Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

25 Juli 2022

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera
Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.


Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

19 Juli 2022

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2022. Iwan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023, Ade Yasin, dalam kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. TEMPO/Imam Sukamto
Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.


Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

17 Juli 2022

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.