FEATURE: Beramai-ramai Pinjam Bendera demi Pilkada  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ki-Ka: Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Agung Laksono, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, dan Zainuddin Amali saat penandatangan kesepakatan islah terbatas di rumah dinas Wakil Presiden, Jakarta, 30 Mei 2015. Tanpa dilakukan islah, Golkar terancam tidak dapat mengikuti Pilkada. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Ki-Ka: Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Agung Laksono, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, dan Zainuddin Amali saat penandatangan kesepakatan islah terbatas di rumah dinas Wakil Presiden, Jakarta, 30 Mei 2015. Tanpa dilakukan islah, Golkar terancam tidak dapat mengikuti Pilkada. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO -  Airin Rachmy Diany terlihat anggun dengan balutan blus tenun hijau. Siang itu, di hadapan puluhan calon kepala daerah, ia didaulat menandatangani komitmen politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa secara simbolis.

    Kader Partai Golkar yang masih menjabat Wali Kota Tangerang Selatan itu mengaku tak berkeberatan jika harus meminjam perahu partai lain untuk maju dalam laga pemilihan kepala daerah. “Tidak masalah,” ujarnya saat menghadiri Akademi Politik Kebangsaan di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKB dua pekan lalu.

    Sebagai calon inkumben, dukungan bagi Airin sejatinya tak akan jadi beban jika Golkar dalam kondisi normal. Hasil pemilihan umum tahun lalu menempatkan Golkar sebagai jawara dengan 121 ribu suara atau 19,5 persen dari suara sah. Itu artinya, Golkar hanya butuh dukungan satu partai lain untuk meloloskan Airin.

    Namun pola itu harus ia tinggalkan. Sejak beberapa bulan yang lalu, Airin harus berkeringat memburu rekomendasi dari partai lain, seperti Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Pola yang sama juga diikuti sejumlah kader Golkar lain, seperti Bupati Gresik Halim Radianto dan Bupati Malang Rendra Kresna. Begitu pun dengan Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. Mereka tak mau mengambil risiko atas dualisme kepengurusan yang melanda Golkar sejak enam bulan lalu.

    Terutama jika Komisi Pemilihan Umum enggan membuka ruang bagi partai-partai yang tengah dilanda konflik kepengurusan, seperti Golkar dan PPP. “Jadi, kita tunggu saja hasilnya,” kata Airin.

    Wakil Ketua Umum Golkar kubu Aburizal Bakrie, Fadel Muhammad, mengatakan ada 86 kader Golkar yang maju lewat partai lain. Fadel memakluminya sebab perseteruan di dalam partainya belum reda. Mereka yang memakai partai lain sebagai kendaraan sudah meminta izin ke kubunya.

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Agung Laksono, Zainuddin Amali, pun mengaku tak berkeberatan atas langkah yang ditempuh para kadernya. Para bakal calon memiliki ruang luas untuk menentukan model koalisi yang sejalan dengan kebutuhan daerah mereka.

    Amali yakin persoalan internal Golkar tak akan menghambat peluang partai untuk mengikuti pilkada yang masa pendaftarannya dibuka pada 26-28 Juli 2015. “Apalagi KPU sudah memberikan sinyal untuk membolehkan mekanisme rekomendasi ganda,” ujarnya.

    Selanjutnya >>  Kader PPP pun lompat perahu...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.