Masih Ada Arus Balik, Operasi Ketupat Diperpanjang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepadatan Arus Balik di Cileunyi Mulai Terurai

    Kepadatan Arus Balik di Cileunyi Mulai Terurai

    TEMPO.CO, Cirebon - Kepala Korps Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Inspektur Jenderal Condro Kirono mengatakan pihaknya memutuskan untuk memperpanjang masa Operasi Ketupat. Alasannya, diperkirakan arus balik masih akan terjadi hingga Ahad, 26 Juli 2015. "Seharusnya operasi ini berakhir pukul 24.00 dinihari nanti," ujarnya usai meninjau check point untuk pemudik yang menggunakan motor di Markas Brimob, Kecamatan Winong, Kabupaten Cirebon, Sabtu, 25 Juli 2015.

    Dia mengatakan berdasarkan pantauan Korlantas, masih banyak pemudik yang akan kembali ke Jakarta hingga Ahad. Karena itu, dia sudah memerintahkan sejumlah polda di Pulau Jawa untuk memperpanjang operasi simpatik. "Diteruskan hingga Minggu esok," kata Condro.

    Saat ditanya perihal evaluasi selama arus mudik dan balik, Condro mengatakan bahwa jumlah korban meninggal pada arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini mengalami penurunan hingga lima persen dibanding tahun lalu. Namun menurut dia jumlah ini masih cukup tinggi sehingga masih dibutuhkan evaluasi dan perbaikan lagi.

    Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Moechgiyarto di tempat yang sama mengungkapkan jika Ahad, 26 Juli 2015 diprediksi menjadi arus paling terakhir pada arus balik Lebaran 2015. "Perpanjangan waktu Operasi Ketupat Lodaya untuk menghadapi arus balik terakhir tersebut," ujarnya.

    Soal data kecelakaan di Jawa Barat, Moechgiyarto mengatakan angkanya juga mengalami penurunan. Pada 2014 terjadi 390 kecelakaan dalam rentang H-7 hingga H+4 Lebaran, sementara tahun ini hanya terjadi 203 kecelakaan. "Berarti terjadi penurunan hingga 48 persen," ujarnya.

    IVANSYAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.