Jokowi Bagikan Seribu Paket Sembako kepada Warga Kelaparan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo menyalami warga saat membagikan sembako di pasar Klitikan Notoharjo, Surakarta, 18 Juli 2015. Sebanyak 2.000 paket sembako dibagikan untuk warga miskin. TEMPO/Bram Selo Agung

    Presiden Joko Widodo menyalami warga saat membagikan sembako di pasar Klitikan Notoharjo, Surakarta, 18 Juli 2015. Sebanyak 2.000 paket sembako dibagikan untuk warga miskin. TEMPO/Bram Selo Agung

    TEMPO.COKupang - Presiden Joko Widodo membagikan seribu paket sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) kepada warga enam desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, yang mengalami kelaparan akibat kekeringan hebat yang melanda wilayah itu.

    Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Jokowi kepada perwakilan warga di Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, saat melakukan kunjungan kerja ke NTT, Sabtu, 25 Juli 2015.

    Menurut Jokowi, masalah utama NTT ialah minimnya persediaan air bersih, termasuk di desa-desa yang dilanda kekeringan. Karena itu, Jokowi menyatakan akan membangun seribu sumur di daerah yang dilanda kekeringan dan kelaparan itu. "Berdasarkan laporan, yang sudah selesai ada 230 sumur. Sedangkan sisanya akan digenjot," ucap Jokowi.

    Air, ujar Jokowi, merupakan kunci bagi NTT. Jadi, bila airnya mencukupi, mau menanam apa saja bisa. Misalnya jagung, padi, sorgum, dan tebu. Program ikutannya, seperti pengembangan peternakan, juga akan berjalan dengan baik.

    Tapi, jika tidak ada fondasi air yang kuat, tutur dia, semuanya akan sia-sia. Karena itu, menurut rencana pemerintah, September tahun ini akan mulai groundbreaking beberapa waduk. "Saya sudah perintahkan pembangunannya dipercepat untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat dan lahan pertanian," ujarnya.

    Dalam kunjungan ke Kupang, Jokowi menyempatkan diri melihat PT Semen Kupang, mengunjungi warga Desa Manusak, dan melihat perkembangan pembangunan Waduk Raknamo. 

    YOHANES SEO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.