MA Belum Putuskan Sanksi buat Hakim Sarpin, Ini Alasannya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hakim Sarpin Rizaldi. TEMPO/Andri El Faruqi

    Hakim Sarpin Rizaldi. TEMPO/Andri El Faruqi

    TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung belum bisa mengambil keputusan atas rekomendasi pemberian sanksi nonpalu enam bulan dari Komisi Yudisial terhadap hakim Sarpin Rizaldi. “Kami baru terima rekomendasi administratif KY hari ini,” kata hakim agung Suhadi ketika dihubungi Tempo, Jumat, 24 April 2015.

    Mahkamah Agung, ujar Suhadi, akan segera membahas rekomendasi Komisi Yudisial tersebut melalui rapat pimpinan. Suhadi memastikan Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan sebelum 60 hari. “Kalau lewat dari ketentuan itu, rekomendasi Komisi Yudisial berlaku,” ujar Suhadi.

    Pada 30 Juni lalu, Komisi Yudisial sepakat menjatuhkan sanksi skors nonpalu untuk Sarpin. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu dianggap melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Rapat pemberian sanksi berlangsung alot soal beratnya hukuman. Tapi semua anggota KY bulat menyatakan Sarpin bersalah.

    Sarpin dinilai tak teliti dan profesional dalam menyusun pertimbangan putusan praperadilan. Dia salah mengutip pertimbangan yang didasari kesaksian guru besar Universitas Parahyangan Arief Sidharta. Ia juga salah mencantumkan identitas dengan menyebut Arief sebagai "ahli pidana" yang semestinya "ahli filsafat hukum".

    Setelah Sarpin dijatuhi sanksi nonpalu, Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan dua pemimpin Komisi Yudisial, Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Syahuri, sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. Sarpinlah yang melaporkan Suparman dan Taufiqurrahman ke Bareskrim.

    Rencananya, Suparman dan Taufiqurrahm diperiksa penyidik Bareskrim pada Senin, 27 Juli mendatang. Juru bicara Komisi Yudisial, Iman Anshori Saleh, menyatakan belum tahu apakah Suparman akan memenuhi panggilan pemeriksaan ini.

    Sedangkan Taufiqurrahman dipastikan datang karena sudah mendapat panggilan ketiga. Jika Bareskrim sampai melakukan penahanan, Imam menyatakan, Komisi Yudisial akan bersikap. “KY akan mempersoalkan jika penangkapan dilakukan tanpa sepengetahuan Presiden,” kata Imam. "Polisi seharusnya tahu itu."

    SINGGIH SOARES


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.