Hanya PPP Djan Faridz Belum Serahkan SK Kepengurusan ke KPU  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PPP hasil muktamar Jakarta, Djan Faridz memberi keterangan pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP, Jakarta, 21 Juli 2015. PPP akan memberikan dana sebesar Rp 1,3 miliar untuk pembangunan kembali musala dankios milik warga yang terkena dampak insiden pembakaran di Kabupaten Tolikara, Papua. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ketua Umum PPP hasil muktamar Jakarta, Djan Faridz memberi keterangan pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP, Jakarta, 21 Juli 2015. PPP akan memberikan dana sebesar Rp 1,3 miliar untuk pembangunan kembali musala dankios milik warga yang terkena dampak insiden pembakaran di Kabupaten Tolikara, Papua. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum belum menerima surat keputusan kepengurusan dari Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Jakarta. Selebihnya, 12 partai telah mengirimkan SK kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

    SK tersebut digunakan KPU sebagai dasar verifikasi oleh penyelenggara pilkada di provinsi, kabupaten, dan kota pada saat menerima dokumen persayaratan pencalonan kepala daerah. "Sampai hari Jumat, 24 Juli 2015, pukul 17.00, 12 partai politik telah menyerahkan SK kepengurusannya,"  kata KPU dalam keterangan pers yang diterima Tempo, Sabtu, 25 Juli 2015.

    KPU menetapkan tenggat penyerahan SK kepengurusan sampai hari pertama pendaftaran calon kepala daerah, yakni pada Ahad, 26 Juli 2015. Nantinya salinan SK akan didistribusikan kepada petugas KPU di daerah.

    Dua belas partai, termasuk Golkar kubu Munas Bali dan Jakarta serta PPP hasil Munas Surabaya, telah menyerahkan SK tersebut. Adapun ihwal partai yang masih berproses hukum terkait dengan kepengurusan, KPU telah merevisi Peraturan Nomor 9 Tahun 2015 menjadi Peraturan Nomor 12 Tahun 2015 tentang pencalonan yang memperbolehkan partai tersebut menyerahkan dokumen salinan kepengurusan dari masing-masing kubu.

    Pada beleid revisi tersebut ditambahkan tujuh ayat yang mengakomodasi parpol yang berselisih.Tambahan ayat itu menjelaskan bahwa walau islah kepengurusan tak bisa dicapai, parpol dengan dua kepengurusan bisa mengikuti pilkada. Caranya, dua kepengurusan di parpol itu mengajukan satu pasangan calon yang sama.

    Berikut ini data yang telah diterima KPU:

    1. Partai NasDem
    Kepengurusan Pusat : ADA
    Provinsi : 1
    Kab/Kota : 227

    2. PKB
    Kepengurusan Pusat : ADA,
    Provinsi : 2
    Kab/Kota : 122

    3. PKS
    Kepengurusan Pusat : ADA,
    Provinsi : 2
    Kab/Kota : 0

    4. PDIP
    Kepengurusan Pusat : ADA
    Provinsi : 9
    Kab/Kota : 260

    5. Partai Golkar (Munas Bali)
    Kepengurusan Pusat : ADA,
    Provinsi : 9
    Kab/Kota : 260

    Partai Golkar (Munas Jakarta)
    Kepengurusan Pusat : ADA
    Provinsi : 7
    Kab/Kota : 253

    6. Partai Gerindra
    Kepengurusan Pusat : ADA
    Provinsi : 2
    Kab/Kota : 86

    7. Partai Demokrat
    Kepengurusan Pusat : ADA
    Provinsi : 8
    Kab/Kota : 255

    8. PAN
    Kepengurusan Pusat : ADA
    Provinsi : 9
    Kab/Kota : 0

    9. PPP (Muktamar Surabaya)
    Kepengurusan Pusat : ADA
    Provinsi : 9
    Kab/Kota : 260

    PPP (Muktamar Jakarta)
    Kepengurusan Pusat : BELUM ADA
    Provinsi : 0
    Kab/Kota : 0

    10. Partai Hanura
    Kepengurusan Pusat : ADA
    Provinsi : 1
    Kab/Kota : 11

    11. PBB
    Kepengurusan Pusat : ADA,
    Provinsi : 3
    Kab/Kota : 101

    12. PKPI
    Kepengurusan Pusat : ADA
    Provinsi : 9
    Kab/Kota : 0

    TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.