Bareskrim Periksa Komisioner KY, Ini Tanggapan Istana

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqurahman Sahuri (kiri), saat memberikan keterangan pers mengenai penetapan tersangka ketua dan komisioner KY, dalam dugaan pencemaran nama baik Hakim Sarpin di Gedung KY, Jakarta, 12 Juli 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqurahman Sahuri (kiri), saat memberikan keterangan pers mengenai penetapan tersangka ketua dan komisioner KY, dalam dugaan pencemaran nama baik Hakim Sarpin di Gedung KY, Jakarta, 12 Juli 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo tetap meminta Polri untuk fokus terhadap penanganan kasus prioritas. Menurut dia, Presiden Jokowi meminta Polri untuk tidak terlalu menggebu-gebu mengusut kasus laporan hakim Sarpin Rizaldi terhadap dua anggota Komisi Yudisial.

    "Presiden tetap meminta Polri melakukan penegakkan hukum prioritas, sama seperti kemarin pesannya," kata Pratikno, di Istana Negara, Jumat 24 Juli 2015. Presiden Jokowi, kata dia, meminta Polri mengupayakan mediasi antara Sarpin dan dua anggota Komisi Yudisial.

    Pratikno tak mau lebih jauh menduga apakah langkah yang dilakukan Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri ngotot mau memeriksa dua anggota Komisi sebagai pembangkangan. Menurut dia, tetap prosedurnya harusnya dilakukan mediasi terlebih dulu.

    Badan Reserse Kriminal Mabes Polri akan melakukan pemeriksaan Kepada Ketua Komisi Yudisial, Suparman Marzuki, dan Komisioner KY, Taufiequrrahman Syahuri pekan depan.

    Kasubdit III Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Kombes Umar Surya Fana mengatakan keduanya akan diperiksa sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik atas laporan hakim Sarpin Rizaldi.

    Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI menetapkan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik hakim Sarpin Rizaldi. Selain itu, komisioner KY, Taufiqurrahman Sahuri, juga ditetapkan sebagai tersangka.

    Sarpin melaporkan keduanya ke Bareskrim atas tuduhan pencemaran nama baik pada akhir Maret lalu. Hal ini terkait dengan putusan Sarpin, yang mengabulkan gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang kini menjadi Wakil Kepala Polri.

    Menurut Sarpin, penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sesuai dengan peraturan dan sejumlah hal, seperti Budi Gunawan bukan pejabat negara atau aparatur negara dan KPK tidak bisa membuktikan unsur kerugian negara.

    Saat itu Sarpin dinilai sebagai hakim yang merusak tatanan hukum karena putusannya dianggap melenceng dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, Sarpin dinilai melanggar etika hukum.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.