Muktamar Muhammadiyah, Jawa Timur Ingin Kuasai Formatur

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. TEMPO/Fully Syafi

    Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.COSurabaya - Target Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur pada Muktamar Ke-47 di Makassar, Sulawesi Selatan, adalah meloloskan sebelas dari 13 orang formatur yang dipilih dalam sidang tanwir Muhammadiyah. Menurut Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Thohir Luth, pihaknya belum menentukan siapa yang bakal didukung menjadi Ketua Umum Muhammadiyah.

    "Kami fokusnya itu dulu, mengegolkan formatur. Baru nanti, setelah terpilih formaturnya, akan dilakukan pemilihan secara musyawarah mufakat," kata Thohir kepada Tempo, Jumat, 24 Juli 2015.

    Menurut Thohir, beberapa kandidat calon Ketua Umum Muhammadiyah sudah bermunculan, yaitu Busyro Muqoddas, Abdul Mukthie, Haedar Nasir, dan Yunahar Ilyas. Semua calon tersebut, menurut Thohir, memiliki peluang yang sama.

    "Kalau Pak Din Syamsuddin kan sudah menjabat dua periode. Di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, kami tidak memperbolehkan inkumben yang sudah dua periode menjabat mencalonkan diri lagi untuk yang ketiga kalinya. Tapi, kalau Pak Din ingin menjadi salah satu ketua, masih diperbolehkan," ujarnya.

    Thohir berharap calon yang terpilih kelak dapat membuat Muhammadiyah lebih baik lagi. Selain itu, dapat mengelola amalan-amalan usaha Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia, agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. "Oleh karena itu, kami akan memilih calon yang memiliki unsur ulama, ilmuwan, serta manajer," ucapnya.

    Muktamar Muhammadiyah Ke-47 akan digelar pada 1-7 Agustus 2015 di Makassar dan dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Lapangan Karebosi pada 3 Agustus 2015. Panitia Muktamar sendiri telah memesan 10 ribu kamar hotel. Kamar ini dipersiapkan untuk peserta yang datang dari seluruh Indonesia dan luar negeri.

    EDWIN FAJERIAL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.