Inilah 10 Bakal Calon Penantang Risma

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan mewajibkan pelajar, untuk melakukan senam pagi sebelum masuk kelas. Program baru ini akan diterapkan mulai tahun ajaran baru 2015-2016.(Komunika Online)

    Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan mewajibkan pelajar, untuk melakukan senam pagi sebelum masuk kelas. Program baru ini akan diterapkan mulai tahun ajaran baru 2015-2016.(Komunika Online)

    TEMPO.CO, Surabaya - Mendekati tenggat pendaftaran pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya ke Komisi Pemilihan Umum setempat, Koalisi Majapahit mulai serius menjaring kandidat untuk melawan pasangan inkumben Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana.

    Koalisi yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai  Demokrat, dan Partai Amanat Nasional itu menggelar verifikasi bakal calon wali kota di kantor Partai Golkar Surabaya, Jumat, 24 Juli 2015.

    Ketua Panitia Kelompok Kerja Koalisi Majapahit A.H. Tony mengatakan penjaringan calon wali kota itu dilakukan untuk menepis isu bahwa gabungan enam partai politik besar itu tak serius mengusung kandidat.

    Tony juga menolak anggapan bahwa Koalisi Majapahit sengaja menyandera pemilihan wali kota dengan membiarkan Risma maju sebagai calon tunggal. "Proses verifikasi ini juga sekaligus menepis anggapan bahwa kami pecah," kata Tony.

    Menurut Tony, dalam verifikasi itu, tiap bakal calon diuji pengetahuannya oleh tim independen. Tim penguji itu terdiri atas pakar bidang hukum tata negara, dosen Universitas Surabaya, Martono; pakar bidang ekonomi, bekas anggota staf Konsulat Jenderal Amerika Serikat, Achmad Cholis Hamzah; pakar bidang organisasi sosial dan kemasyarakatan, dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, Zainudin Maliki; pakar bidang kebijakan publik, dosen Universitas Airlangga, Gitadi Tegas; dan pakar bidang manajemen perkotaan, dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Abd. Holiq C.

    "Kami sengaja mengambil tim verifikasi dari luar Koalisi untuk meminimalkan risiko," kata Tony. Risiko yang mungkin timbul, menurut Tony, yakni gugatan hukum oleh bakal calon yang tidak diloloskan Koalisi Majapahit.

    Selain menghindari gugatan hukum, Koalisi Majapahit meminimalkan risiko kesalahan administrasi karena calon yang mendapat rekomendasi otomatis harus melengkapi syarat-syarat administrasi seperti yang digariskan Komisi Pemilihan Umum. "Yang juga penting adalah menghindari risiko politik, sehingga siapa pun nanti calon yang diusung Koalisi Majapahit tetap solid," ujar Tony.

    Hasil verifikasi dinilai dengan skor sangat baik yang ditandai dengan angka 4, baik (3), cukup (2), dan kurang (1). "Hasil scoring ini nantinya kami setorkan ke dewan pimpinan pusat partai-partai anggota Koalisi untuk memilih tiga pasang calon," kata politikus Partai Gerindra ini.

    Tiga pasangan calon yang direkomendasikan diambil dari enam bakal calon yang memiliki nilai tertinggi. Tiga nilai tertinggi akan dicalonkan sebagai wali kota, adapun peringkat di bawahnya diusung sebagai wakil wali kota.

    Tony berujar, para bakal calon juga diwajibkan mengisi formulir serta menulis surat pernyataan untuk mematuhi segala konsekuensi bila nantinya diusung oleh Koalisi Majapahit. "Pakta integritas bagi para bakal calon kami teken hari ini," katanya.

    Terdapat sepuluh bakal calon wali kota yang mengikuti proses verifikasi Koalisi Majapahit, yaitu Ahmad Bachtiar, Sukoto, Samsul Arifin, Basa Alim Tualeka, Muhammad Alyas, Siswandi, Machmud, Dhimam Abror Djuraid, Sucipto Angga, dan Agus Sudarmono. "Mungkin akan bertambah, karena total ada sekitar 17 orang yang telah mendaftar lewat partai anggota Koalisi," katanya.

    MOHAMMAD SYARRAFAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.