Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Inilah 10 Bakal Calon Penantang Risma

image-gnews
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan mewajibkan pelajar, untuk melakukan senam pagi sebelum masuk kelas. Program baru ini akan diterapkan mulai tahun ajaran baru 2015-2016.(Komunika Online)
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan mewajibkan pelajar, untuk melakukan senam pagi sebelum masuk kelas. Program baru ini akan diterapkan mulai tahun ajaran baru 2015-2016.(Komunika Online)
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Mendekati tenggat pendaftaran pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya ke Komisi Pemilihan Umum setempat, Koalisi Majapahit mulai serius menjaring kandidat untuk melawan pasangan inkumben Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana.

Koalisi yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai  Demokrat, dan Partai Amanat Nasional itu menggelar verifikasi bakal calon wali kota di kantor Partai Golkar Surabaya, Jumat, 24 Juli 2015.

Ketua Panitia Kelompok Kerja Koalisi Majapahit A.H. Tony mengatakan penjaringan calon wali kota itu dilakukan untuk menepis isu bahwa gabungan enam partai politik besar itu tak serius mengusung kandidat.

Tony juga menolak anggapan bahwa Koalisi Majapahit sengaja menyandera pemilihan wali kota dengan membiarkan Risma maju sebagai calon tunggal. "Proses verifikasi ini juga sekaligus menepis anggapan bahwa kami pecah," kata Tony.

Menurut Tony, dalam verifikasi itu, tiap bakal calon diuji pengetahuannya oleh tim independen. Tim penguji itu terdiri atas pakar bidang hukum tata negara, dosen Universitas Surabaya, Martono; pakar bidang ekonomi, bekas anggota staf Konsulat Jenderal Amerika Serikat, Achmad Cholis Hamzah; pakar bidang organisasi sosial dan kemasyarakatan, dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, Zainudin Maliki; pakar bidang kebijakan publik, dosen Universitas Airlangga, Gitadi Tegas; dan pakar bidang manajemen perkotaan, dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Abd. Holiq C.

"Kami sengaja mengambil tim verifikasi dari luar Koalisi untuk meminimalkan risiko," kata Tony. Risiko yang mungkin timbul, menurut Tony, yakni gugatan hukum oleh bakal calon yang tidak diloloskan Koalisi Majapahit.

Selain menghindari gugatan hukum, Koalisi Majapahit meminimalkan risiko kesalahan administrasi karena calon yang mendapat rekomendasi otomatis harus melengkapi syarat-syarat administrasi seperti yang digariskan Komisi Pemilihan Umum. "Yang juga penting adalah menghindari risiko politik, sehingga siapa pun nanti calon yang diusung Koalisi Majapahit tetap solid," ujar Tony.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hasil verifikasi dinilai dengan skor sangat baik yang ditandai dengan angka 4, baik (3), cukup (2), dan kurang (1). "Hasil scoring ini nantinya kami setorkan ke dewan pimpinan pusat partai-partai anggota Koalisi untuk memilih tiga pasang calon," kata politikus Partai Gerindra ini.

Tiga pasangan calon yang direkomendasikan diambil dari enam bakal calon yang memiliki nilai tertinggi. Tiga nilai tertinggi akan dicalonkan sebagai wali kota, adapun peringkat di bawahnya diusung sebagai wakil wali kota.

Tony berujar, para bakal calon juga diwajibkan mengisi formulir serta menulis surat pernyataan untuk mematuhi segala konsekuensi bila nantinya diusung oleh Koalisi Majapahit. "Pakta integritas bagi para bakal calon kami teken hari ini," katanya.

Terdapat sepuluh bakal calon wali kota yang mengikuti proses verifikasi Koalisi Majapahit, yaitu Ahmad Bachtiar, Sukoto, Samsul Arifin, Basa Alim Tualeka, Muhammad Alyas, Siswandi, Machmud, Dhimam Abror Djuraid, Sucipto Angga, dan Agus Sudarmono. "Mungkin akan bertambah, karena total ada sekitar 17 orang yang telah mendaftar lewat partai anggota Koalisi," katanya.

MOHAMMAD SYARRAFAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Risma Dikabarkan Maju di Pilkada Jakarta, Begini Respons PDIP

2 hari lalu

Menteri  Sosial Tri Rismaharini  menjadi pembicara pembuka hari kedua Forum Infrastruktur Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)di Paris Prancis, Rabu  pagi, 10 April 2024. (Sumber: Istimewa)
Risma Dikabarkan Maju di Pilkada Jakarta, Begini Respons PDIP

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful merespons kabar jika Tri Rismaharini atau Risma maju di Pilkada Jakarta 2024.


PDIP Masih Menjaring Nama untuk Pilkada Jakarta 2024: Banyak Tokoh Potensial

2 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat ditemui usai debat Capres 2024 di Istora Senayan, Minggu, 7 Januari 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
PDIP Masih Menjaring Nama untuk Pilkada Jakarta 2024: Banyak Tokoh Potensial

Untuk Pilkada Jakarta 2024, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful mengatakan partainya saat ini masih menjaring nama.


Mensos Risma dan Dubes Mohamad Oemar Berlebaran di KBRI Paris

4 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini didampingi Dubes RI di Paris Mohamad Oemar beserta Isteri, berfoto bersama Anak-Anak Muda Indonesia  dalam silaturahmi Lebaran di KBRI Paris, Perancis, Kamis (11/4).
Mensos Risma dan Dubes Mohamad Oemar Berlebaran di KBRI Paris

Lebaran di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Paris tahun ini dihadiri sedikitnya 150 orang Diaspora dan Warga Bangsa yang kuliah maupun bekerja dan tinggal di sekitaran Perancis.


Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

5 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

Faisal Basri menanggapi kesaksian empat menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Tiga di antaranya disebut hanya membaca pidato.


Mensos Jelaskan Program Pena kepada Direktur OECD

5 hari lalu

Mensos Jelaskan Program Pena kepada Direktur OECD

Direktur OECD membuka peluang program Pena dapat menjadi contoh untuk negara anggota lainnya.


Mensos Risma Dapat Apresiasi dari Direktur Tata Kelola Public OECD

7 hari lalu

Mensos Risma Dapat Apresiasi dari Direktur Tata Kelola Public OECD

Menteri Sosial Tri Rismaharini menjadi pembicara pembuka hari kedua Forum Infrastruktur Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) di Paris, Perancis, Rabu, 10 April 2024.


Risma Bicara Pengalaman RI Tangani Bencana, Ini Respons Direktur OECD

7 hari lalu

Menteri  Sosial Tri Rismaharini  menjadi pembicara pembuka hari kedua Forum Infrastruktur Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)di Paris Perancis 10 April 2024. Istimewa
Risma Bicara Pengalaman RI Tangani Bencana, Ini Respons Direktur OECD

Direktur Tata Kelola Publik OECD Elsa Pilichowski menanggapi pemaparan Mensos Risma soal penanganan bencana di Indonesia.


Mensos Risma Ceritakan Pengalaman Indonesia Tangani Bencana

8 hari lalu

Mensos Risma Ceritakan Pengalaman Indonesia Tangani Bencana

Menteri Sosial Tri Rismaharini menjadi pembicara pembuka hari kedua Forum Infrastruktur Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)di Paris.


Saat Hakim MK Arief Hidayat Bertanya Soal Jokowi Bagi-Bagi Bansos, Ini Jawaban Risma

10 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Saat Hakim MK Arief Hidayat Bertanya Soal Jokowi Bagi-Bagi Bansos, Ini Jawaban Risma

Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma menjawab saat hakim MK Arief Hidayat bertanya Jokowi bagi-bagi bansos. Ini katanya.


Jokowi Diduga Politisir Bansos, Ini Jawaban 4 Menteri di Mahkamah Konstitusi

12 hari lalu

Foto kolase:  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. TEMPO/Subekti.
Jokowi Diduga Politisir Bansos, Ini Jawaban 4 Menteri di Mahkamah Konstitusi

Presiden Jokowi diduga melakukan politisasi Bansos saat kunjungan di sejumlah daerah. Ini jawaban 4 menteri di persidangan sengketa Pilpres di Mahkama