Risma Calon Tunggal, NasDem Minta Pilwali Surabaya Diundurkan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Surabaya, Tri Rismaharini bersama Wakil Walikota Wisnu Sakti Buana bersalaman dengan ratusan pegawai Pemkot Surabaya saat menggelar Halal Bihalal di halaman Balaikota Surabaya, 22 Juli2015. FULLY SYAFI

    Walikota Surabaya, Tri Rismaharini bersama Wakil Walikota Wisnu Sakti Buana bersalaman dengan ratusan pegawai Pemkot Surabaya saat menggelar Halal Bihalal di halaman Balaikota Surabaya, 22 Juli2015. FULLY SYAFI

    TEMPO.CO, Surabaya - Partai NasDem Jawa Timur meminta Komisi Pemilihan Umum menunda pemilihan Wali Kota Surabaya yang rencananya akan dilaksanakan akhir tahun ini. Penundaan tersebut terjadi lantaran sampai saat ini belum ada calon selain pasangan inkumben, Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana.

    "Menurut saya, harus ditunda, jangan dipaksakan jika sampai pendaftaran hanya ada satu calon," kata politikus Partai NasDem, Effendi Choirie, kepada wartawan di kantornya, Kamis, 23 Juli 2015.

    Gus Choi--sapaan Effendi--mengatakan, jika dipaksakan, akan muncul calon "boneka" dari pasangan yang sudah ada. Jika ada calon "boneka", hal itu akan merusak tatanan demokrasi. "Tak perlu diciptakan calon 'boneka' seperti itu," kata dia.

    Logika yang paling masuk akal, menurut Gus Choi, adalah pemerintahan Kota Surabaya dipegang sementara oleh pelaksana tugas yang diusulkan Gubernur Jawa Timur. Pelaksana tugas tersebut nantinya akan memimpin Kota Surabaya hingga ada keputusan dari Komisi Pemilihan Umum. "Ditunggu saja keputusannya," ujarnya.

    Sampai saat ini belum ada rekomendasi yang turun untuk NasDem Surabaya buat mendukung siapa dalam pemilihan Wali Kota Surabaya.

    Sebelumnya, pasangan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana dideklarasikan sebagai pasangan calon dari PDIP. Surat rekomendasi DPP partai sudah disampaikan beberapa waktu lalu.

    EDWIN FAJERIAL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.