Inilah yang membuat Komisi hanya seperti lembaga tukang seleksi hakim agung ketimbang sebagai pengawas dan penjaga kehormatan hakim. Belakangan, Wakil Ketua MA Non-Yudisial, Suwardi, meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat membubarkan Komisi melalui amendemen Pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945. Alasannya, keberadaan Komisi membatasi “kekuasaan kehakiman” yang dimandatkan kepada Mahkamah.
Memperbaiki hubungan dengan Mahkamah Agung merupakan pekerjaan rumah utama pemimpin Komisi ke depan. Sayangnya, calon pemimpin Komisi dari unsur hakim hanya dihuni mantan hakim pengadilan tinggi, bukan hakim agung.
Ketua panitia seleksi, Harkristuti Harkrisnowo, optimistis, walau tak ada yang berpengalaman sebagai hakim agung, para kandidat diyakini memiliki kemampuan berkomunikasi dengan Mahkamah. “Kami memilih yang bisa jadi jembatan tapi tegas,” kata Harkristuti. “Kalau asal manut saja, kami tak butuh.” Harkristuti meyakini calon yang terpilih memiliki kompetensi untuk menjadi hulubalang Komisi.
Mahkamah Agung berharap pemimpin Komisi memahami secara rinci kewenangan lembaga. Juru bicara Mahkamah, hakim agung Suhadi, menuding selama ini para komisioner kerap melanggar Undang-Undang Komisi Yudisial. Misalnya, dalam kasus Sarpin, komisioner dinilai keliru lantaran membocorkan aduan masyarakat terhadap Sarpin. Padahal sang hakim belum terbukti bersalah. Suhadi menuntut Komisi menjadi pelindung hakim, bukan cuma tukang menjatuhkan vonis.
Setumpuk tugas itulah yang kelak menanti Harjono bila kelak terpilih. Walau demikian, tak ada jaminan dia pasti melenggang sampai Kramat Raya—kantor Komisi. Dia bersaing dengan empat kandidat untuk memperebutkan dua jatah dari unsur hakim. Mereka adalah mantan hakim militer Joko Sasmito; mantan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Soemarno; tenaga ahli Komisi, Sarman Mulyana; dan mantan hakim Badan Pengawasan MA, Maradamn Harahap.
Dua inkumben, Jaja Ahmad Jayus dan Suparman Marzuki, masuk dari pintu akademikus. Mereka akan berkompetisi dengan tiga dosen lain demi dua kursi komisioner. Dua kursi lain merupakan jatah praktisi hukum. Satu kursi tersisa milik perwakilan masyarakat.
Peluang Suparman Marzuki untuk kembali terpilih tetap terbuka walaupun sedang dirundung kasus Sarpin. “Hingga saat ini panitia seleksi tak mencoret Suparman,” kata anggota panitia seleksi, Asep Rahmat Fajar. “Jadi, beliau masih ikut seluruh tahap seleksi selanjutnya.”
Selanjutnya >> Menanti Sosok Baru
