Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

FEATURE: Calon Komisioner Yudisial di Tengah Badai

Editor

Anton Septian

image-gnews
Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqurahman Sahuri, saat memberikan keterangan pers mengenai penetapan tersangka ketua dan komisioner KY, dalam dugaan pencemaran nama baik Hakim Sarpin di Gedung KY, Jakarta, 12 Juli 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqurahman Sahuri, saat memberikan keterangan pers mengenai penetapan tersangka ketua dan komisioner KY, dalam dugaan pencemaran nama baik Hakim Sarpin di Gedung KY, Jakarta, 12 Juli 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

Oleh: Fransisco Rosarians

francisco@tempo.co.id


TEMPO.CO
-
MANTAN hakim konstitusi Harjono rada “kaget” lantaran terus melaju ke tahap akhir seleksi calon pemimpin Komisi Yudisial. Ia baru memutuskan mendaftar ketika panitia seleksi sudah setengah jalan membuka lowongan. Dokumen persyaratan pun diserahkan menjelang pendaftaran ditutup. “Saya hanya menjalani saja. Tapi ternyata lolos terus,” kata Harjono, pekan lalu.

Alasannya mendaftar sederhana. Ia mendengar belum ada “pendekar hukum” termasyhur yang menyatakan berniat memimpin Komisi Yudisial. Padahal lembaga yang lahir dari rahim reformasi ini penting untuk mengawasi dan menjaga martabat hakim.

Walau tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai lembaga tinggi negara, seleksi Komisi Yudisial tak begitu diminati. Hingga penutupan, hanya ada 81 pendaftar. Itu pun kebanyakan nama-nama yang belum diketahui reputasinya. Bandingkan dengan peminat pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi yang mencapai 609 orang.

Bersama 17 calon lain, Harjono dianggap panitia seleksi calon pemimpin Komisi Yudisial memenuhi syarat masuk ke babak akhir. Dari 18 kandidat, panitia seleksi bakal memilih tujuh calon untuk diteruskan kepada presiden. Selanjutnya, presiden meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menetapkan tujuh pemimpin Komisi.

Komisioner yang kelak terpilih bakal menghadapi tantangan berat. Saat ini Komisi terancam makin tak bertaji dan, bahkan, di ambang tinggal nama. Dalam waktu dekat, aktivitas lembaga bakal timpang apabila dua komisionernya, Suparman Marzuki dan Taufiqurrohman Syahuri, masuk tahanan. Walau hanya mengomentari putusan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, keduanya dijadikan tersangka oleh polisi atas aduan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, yang merasa namanya tercemar.

Ikatan Hakim Indonesia juga berusaha memangkas kewenangan Komisi dalam menyeleksi calon hakim baru—untuk ditempatkan di pengadilan negeri—dengan cara mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ikatan Hakim merasa bahwa seleksi calon hakim merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Mereka membuat argumen rapuh: perekrutan calon hakim oleh Komisi membuat hakim tak independen. Di sisi lain, seleksi calon hakim agung oleh Komisi tak dipersoalkan.

Di luar itu, perseteruan Komisi dengan Mahkamah Agung tak juga mereda. Rekomendasi hukuman enam bulan tak menangani perkara bagi Sarpin Rizaldi dari Komisi sampai saat ini tak dilaksanakan Mahkamah. Seperti dalam perkara hakim lainnya, Komisi hanya bisa merekomendasikan hukuman. Pelaksanaannya tergantung Mahkamah.

Selanjutnya >> Pekerjaan rumah komisioner terpilih...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Miko Ginting Mundur dari Juru Bicara KY, Ini Alasannya

6 Januari 2024

Juru bicara  KY Miko Ginting. Foto : LinkedIn
Miko Ginting Mundur dari Juru Bicara KY, Ini Alasannya

Miko Susanto Ginting menyampaikan dirinya resmi berhenti menjabat sebagai juru bicara Komisi Yudisial (KY) per 1 Januari 2024.


Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat


Komisi III DPR Akan Gelar Uji Kelayakan Calon Komisioner KY Mulai Besok

30 November 2020

Herman Hery. antaranews.com
Komisi III DPR Akan Gelar Uji Kelayakan Calon Komisioner KY Mulai Besok

Herman Hery, mengatakan Komisi III DPR mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Yudisial (KY) mulai Selasa 1 Desember 2020


Ini 10 Daerah Terbanyak Pelaporan Hakim Diduga Langgar Etik

2 November 2019

Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, saat ditemui di Gedung Komisi Yudisial, di Kramat, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Oktober 2019. Tempo/Egi Adyatama
Ini 10 Daerah Terbanyak Pelaporan Hakim Diduga Langgar Etik

Hampir separuh dari laporan yang masuk Komisi Yudisial dikirimkan melalui surat (pos).


Disebut Pungli untuk Tenis, 64 Ketua Pengadilan Mengadu ke Polisi

17 September 2018

64 Ketua pengadilan tingkat banding melaporkan salah satu komisioner di Komisi Yudisial (KY) ke Polda Metro Jaya, Senin 17 September 2018. TEMPO/Lani Diana
Disebut Pungli untuk Tenis, 64 Ketua Pengadilan Mengadu ke Polisi

Komisioner KY ungkap keluhan hakim soal pungli untuk kejuaraan tenis di Bali. Para Ketua Pengadilan membantah dan adukan sang komisioner.


Jaja Ahmad Jayus Terpilih Menjadi Ketua Komisi Yudisial

30 Juni 2018

Ketua Komisi Yudisial, Aidul Fitri Azhari, saat memberikan keterangan terkait OTT KPK yang menciduk hakim dan panitera di Pengadilan Negeri Tangerang. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Jaja Ahmad Jayus Terpilih Menjadi Ketua Komisi Yudisial

Seusai terpilih, Jaja Ahmad Jayus mengatakan Komisi Yudisial atau KY punya tugas berat, yakni menjaga peradilan tetap bersih.


KPU Bakal Melaporkan Hakim Kasus PKPI ke Komisi Yudisial

13 April 2018

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) A.M. Hendropriyono (kiri) didampingi sekjen PKPI Imam Ansori Saleh (kanan) menunjukan nomor urut partai PKPI dalam pemilu 2019 saat keluar dari gedung KPU RI, Jakarta, 13 April 2017. Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta pemilu 2019 dalam rapat pleno terbuka. TEMPO/Muhammad Hidayat
KPU Bakal Melaporkan Hakim Kasus PKPI ke Komisi Yudisial

KPU akan melakukan konsultasi dengan Komisi Yudisial terlebih dahulu.


Kata Ketua KY, Hakim PN Tangerang sudah Lama Masuk Radar KPK

13 Maret 2018

Ketua Komisi Yudisial, Aidul Fitri Azhari, saat memberikan keterangan terkait OTT KPK yang menciduk hakim dan panitera di Pengadilan Negeri Tangerang. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Kata Ketua KY, Hakim PN Tangerang sudah Lama Masuk Radar KPK

Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari mengatakan hakim di PN Tangerang sudah lama masuk dalam radar target KPK.


Hakim PN Tangerang Kena OTT KPK, Begini Tanggapan KY

13 Maret 2018

Anggota Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi. ANTARA FOTO
Hakim PN Tangerang Kena OTT KPK, Begini Tanggapan KY

Hakim dan panitera PN Tangerang terkena OTT KPK pada Senin, 12 Maret 2018.


Komisi Yudisia Usut Putusan Setya Novanto, Golkar Tolak Komentar

20 Oktober 2017

Hakim tunggal Cepi Iskandar, memeriksa dokumen kuasa hukum Setnov, saat memimpin sidang perdana gugatan praperadilan diajukan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 12 September 2017. Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR. TEMPO/Imam Sukamto
Komisi Yudisia Usut Putusan Setya Novanto, Golkar Tolak Komentar

Komisi Yudisial terima laporan dugaan intervensi Setya Novanto kepada Hakim Cepi Iskandar