Gabungan Korban Lumpur Lapindo Kecewa Validasi Belum Aktif  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga berdoa saat berziarah untuk kerabatnya yang menjadi korban lumpur Lapindo di kawasan Lumpur Lapindo di titik 21 Desa Siring, Kec. Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, 16 Juli 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Warga berdoa saat berziarah untuk kerabatnya yang menjadi korban lumpur Lapindo di kawasan Lumpur Lapindo di titik 21 Desa Siring, Kec. Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, 16 Juli 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.CO , Sidoarjo:Meski sudah memasuki hari kerja aktif pasca libur Lebaran, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tidak melakukan validasi berkas ganti rugi korban Lapindo. Padahal BPLS sebelumnya telah berjanji akan membuka kembali posko validasi pada Rabu, 22 Juli 2015.

    "Validasi baru akan mulai Kamis, 23 Juli 2015," kata Humas BPLS Dwinanto Hesti Prasetyo saat dihubungi Tempo, Rabu, 22 Juli 2015.

    Menurut Dwinanto, pihaknya besok baru akan melakukan validasi tahap keenam sebanyak 300 berkas. "Akan diumumkan Rabu sore," ujar Dwinanto.

    Tidak dibukanya posko validasi membuat beberapa warga korban lumpur kecele. Kamsun, 65 tahun, korban lumpur dari Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, mengaku pasrah. "Pasrah aja mas," kata Kamsun yang mengaku sisa ganti rugi miliknya sebesar Rp 150 juta.

    Selain Kamsun, sekelompok warga yang tergabung dalam Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) juga datang ke posko validasi di Pendapa Delta Wibawa Pemkab Sidoarjo. Berbeda dengan Kamsun, mereka datang untuk mendesak BPLS segera mencairkan ganti rugi. "Saya diminta tim (GKLL) ke sini untuk itu," kata warga yang tak mau disebut namanya.

    Sebagian warga yang masuk dalam GKLL berkasnya telah divalidasi BPLS. Mereka meminta BPLS mengumumkan daftar nominatif. Daftar nominatif merupakan tahapan valiadisi lanjutan. Setelah daftar nominatif keluar, BPLS akan mengajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara di jakarta agar segera ditranfer ke rekening warga.

    Sebelumnya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan ganti rugi korban lumpur akan dibayar serentak. Dia memberikan batas waktu sampai 31 Juli 2015 kepada warga untuk melengkapi semua berkas validasi. Bila sampai batas waktu tersebut warga sudah bisa melengkapi semua persyaratan, menurut Khofifah, ganti rugi bisa segera dicairkan.

    "Ini mudah-mudahan bisa selesai. Tetapi seandainya masih ada yang tertinggal, kita berharap mereka yang belum melakukan validasi mau menerima keputusan ini," kata dia. Sejak posko validasi dibuka pada 26 Juni 2015 lalu, BPLS telah memvalidasi sebanyak 1.544 dari total 3.337 berkas.

    NUR HADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.