Kasus OC Kaligis dan Suap Hakim PTUN Ditargetkan Selesai 40

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka kasus suap hakim PTUN Medan, OC Kaligis memasuki gedung KPK untuk diperiksa di Jakarta, 15 Juli 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Tersangka kasus suap hakim PTUN Medan, OC Kaligis memasuki gedung KPK untuk diperiksa di Jakarta, 15 Juli 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrrachman Ruki ingin kasus pengusutan dugaan korupsi pengacara kondang OC Kaligis dan kasus penyuapan hakim  Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Sumatera Utara sudah bisa disidangkan bulan depan.

    Ruki menyebut dirinya menerapkan aturan bahwa penyidikan harus digenjot sehingga dalam waktu 40 hari sejak seseorang menjadi tersangka, kasusnya sudah masuk pengadilan. "Saya targetkan ke penyidik, begitu orangnya ditetapkan tersangka, dalam waktu 40 hari sudah harus sampai ke pengadilan," kata Ruki di gedung kantornya, Rabu, 22 Juli 2015.

    Tapi Ruki mengakui target itu bisa tak tercapai. Sebab, di dalam proses penyidikan, selalu ada kesulitan. "Harus dipantau prosesnya. Ada kesulitan-kesulitan yang membuat penyidikan tak bisa dipaksakan untuk selesai," ujar Ruki.

    Perkara penyuapan itu disidik KPK setelah lima orang ditangkap KPK pada 9 Juli lalu. Mereka yaitu pengacara M. Yagari Bhastara Guntur alias Gerry, anak buah Otto Cornelis Kaligis; Tripeni Irianto Putro, Ketua PTUN Medan; Syamsir Yusfan, panitera sekretaris PTUN Medan; dan dua hakim PTUN Medan bernama Amir Fauzi dan Dermawan Ginting. Lima hari kemudian, KPK menjebloskan OC Kaligis ke rumah tahanan.

    Hari ini, penyidik KPK memeriksa Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dengan status sebagai saksi perkara penyuapan itu. Namun Ruki belum mau membeberkan nasib Gatot. "Saya tak bisa sebut karena masih dalam tahap penyidikan," ujarnya. Ruki mengaku pasrah soal nasib Gatot. "Jika penyidik ternyata bilang Gatot tak terbukti terlibat, mau bilang apa?"

    Gatot, menurut sumber Tempo, memerintahkan pemberian suap karena berkepentingan agar kasus dana bantuan sosial yang sedang diusut Kejaksaan Agung tak menyeretnya. Peluang Gatot lolos dari jeratan Kejaksaan muncul ketika Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara salah mengirimkan surat panggilan untuk tersangka kasus itu, Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ahmad Fuad Lubis.

    Menggunakan jasa OC Kaligis, Ahmad lantas menggugat surat panggilan itu ke PTUN Medan. Sebagian gugatan itu dikabulkan majelis hakim yang dipimpin Tripeni. Adapun Amir dan Dermawan merupakan anggota majelis hakim saat putusan itu diketuk.

    MUHAMAD RIZKI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.