Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

FEATURE: 'Jihad Konstitusi', Jihad Baru Muhammadiyah  

Editor

Anton Septian

image-gnews
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Iklan

Dalam gugatannya, kata Syaiful, Muhammadiyah menilai UU Migas memangkas peran negara dalam pengelolaan minyak dan gas bumi untuk kesejahteraan rakyat. "Padahal Pasal 33 menyebutkan hajat hidup orang banyak dikuasai negara," ujarnya. Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, Eko Wahyu Rasmono, mengatakan beleid itu memberi celah yang mengancam kemandirian bangsa dalam sektor ketahanan energi. "UU Migas membuka pihak asing masuk menguasai sektor migas."

Din mengatakan Muhammadiyah sengaja membentuk tim jihad konstitusi. Dalam kerjanya, tim didukung tiga organ PP Muhammadiyah, yaitu Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, serta Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. "Saya memimpin langsung rapat-rapatnya," ujarnya. Selain itu, tim didukung berbagai Universitas Muhammadiyah dari berbagai jurusan.

Jihad konstitusi sejauh ini berbuah manis. Satu per satu undang-undang telah dikoreksi, diselaraskan kembali dengan konstitusi. Dalam kurun lima tahun, empat beleid telah "rontok" dihantam uji materi Muhammadiyah. Bahkan Mahkamah Konstitusi membatalkan satu beleid secara penuh, yaitu Undang-Undang Sumber Daya Air.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

UU Sumber Daya Air sebelumnya telah lima kali digugat oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). "Dari tujuh pasal yang kami ajukan, tidak disangka malah dibatalkan seluruhnya," kata Syaiful. Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Abetnego Tarigan, menyambut positif kemenangan Muhammadiyah. "Kami sama-sama fokus bahwa privatisasi sumber daya air dapat memicu konflik perebutan air."

Perlahan tapi pasti, jihad konstitusi kini terus melaju. Syaiful mengatakan, pihaknya tiga bulan lalu kembali mengajukan permohonan uji materi tiga undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, serta Undang-Undang Penanaman Modal. "Mungkin setelah Lebaran mulai sidang pertama," katanya.

Jihad konstitusi tak lepas dari keberadaan Mahkamah Konstitusi. "Setiap orang yang dirugikan bisa melakukan judicial review," ujar Syaiful. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, mendukung langkah Muhammadiyah, yang menurut dia konsisten berjuang untuk rakyat. "Termasuk dari persepsi kekuasaan melalui pembatalan undang-undang yang bisa merugikan kepentingan rakyat dan bertentangan dengan konstitusi." 

MAHARDIKA SATRIA HADI

Selanjutnya >> Agar Hukum Tetap Pro-Rakyat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wakil Menteri Agama Prediksi Lebaran Jatuh 10 April 2024 Sama Dengan Muhammadiyah, Ini Penjelasannya

1 hari lalu

Ilustrasi persiapan Lebaran Ketupat atau Lebaran Syawal. ANTARA/Siswowidodo
Wakil Menteri Agama Prediksi Lebaran Jatuh 10 April 2024 Sama Dengan Muhammadiyah, Ini Penjelasannya

Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki memprediksi Lebaran jatuh pada Rabu, 10 April 2024, sama dengan yang telah ditetapkan Muhammadiyah


PBNU dan PP Muhammadiyah Tanggapi Hasil Rekapitulasi KPU Tetapkan Prabrowo-Gibran Menang Pilpres 2024

5 hari lalu

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya berjabat tangan usai menggelar pertemuan di Kantor PBNU Jakarta, Kamis 25 Mei 2023. TEMPO/Mirza Bagaskara
PBNU dan PP Muhammadiyah Tanggapi Hasil Rekapitulasi KPU Tetapkan Prabrowo-Gibran Menang Pilpres 2024

KPU menetapkan Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024. Begini tanggapan PBNU dan PP Muhammadiyah, dua ormas terbesar di Indonesia.


Kampung Karangkajen Yogyakarta Dipromosikan Sebagai Kampung Religius, Ini Daya Tariknya

6 hari lalu

Batik Ecoprint dari Kampung Brontokusuman Karangkajen Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono
Kampung Karangkajen Yogyakarta Dipromosikan Sebagai Kampung Religius, Ini Daya Tariknya

Kampung Karangkajen Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta dikenalkan sebagai Kampung Religius jelang Ramadhan atau awal Maret 2024 ini.


Sikap PBNU dan Muhammadiyah atas Penetapan Hasil Pemilu 2024

6 hari lalu

Sikap PBNU dan Muhammadiyah atas Penetapan Hasil Pemilu 2024

PBNU mengajak semua pihak bersatu lagi dan Muhammadiyah mengajak masyarakat legawa menerima hasil Pemilu 2024.


Lebaran Tanggal Berapa? Cek Jadwalnya Versi Pemerintah dan Muhammadiyah

6 hari lalu

Lebaran tanggal berapa? Kemungkinan ada perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah. Berikut ini jadwal serta tanggal cuti bersama. Foto: Canva
Lebaran Tanggal Berapa? Cek Jadwalnya Versi Pemerintah dan Muhammadiyah

Lebaran tanggal berapa? Kemungkinan ada perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah. Berikut ini jadwal serta tanggal cuti bersama.


Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

7 hari lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla (kiri) didampingi tokoh muslim Indonesia, Din Syamsuddin saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa yang terdiri dari Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla, tokoh muslim Indonesia Din Syamsuddin, pendeta Kristen Sherphard Supit dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh penggerak aksi unjuk rasa menolak pemilu curang


Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

9 hari lalu

Mantan Ketua Umum Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam demonstrasi GPKR menuntut pemakzulan Presiden Jokowi dan menolak pemilu curang. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

Massa aksi demonstrasi yang tergabung dalam GKPR mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi.


Din Syamsuddin Pimpin Aksi Demo di DPR Tolak Kecurangan Pemilu

9 hari lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Din Syamsuddin Pimpin Aksi Demo di DPR Tolak Kecurangan Pemilu

Din Syamsuddin mengaku menggerakan aksi demo di DPR.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

10 hari lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. Dok.TEMPO/ Yosep Arkian
Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

Eks Danjen Kopassus Soenarko membenarkan pihaknya akan terlibat dalam unjuk rasa di depan KPU hari ini. Ini profil dan alasannya turut demo.


Rencana 3 Hari Demo Pemilu Curang di KPU dan DPR, Dihadiri Soenarko-Din Syamsuddin

11 hari lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. TEMPO/ Imam Sukamto
Rencana 3 Hari Demo Pemilu Curang di KPU dan DPR, Dihadiri Soenarko-Din Syamsuddin

Beredar poster ajakan demo kecurangan Pemilu 2024 sejak besok-Rabu di KPU RI dan Gedung DPR