DPRD Makassar Tunggu Usulan Anggaran Jalur Lingkar Tengah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Muliady

    TEMPO/Muliady

    TEMPO.CO, Makassar -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar tengah mempertimbangkan penambahan anggaran untuk proyek pembebasan lahan jalur lingkar tengah atau midle ring road. Dewan merencanakan penambahan proyek yang digarap pemerintah kota ini sekitar Rp 30 miliar.

    Namun, menurut Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir, Dewan kini memilih menunggu usulan dari pemerintah untuk kemudian dikaji oleh Badan Anggaran. ”Kami lihat dulu usulan pemerintah. Lalu disesuaikan dengan serapan anggaran sebelumnya,” kata Abdul di Makassar, Selasa, 21 Juli 2015. Dia menjelaskan, penambahan anggaran tersebut akan dibahas dalam Rancangan APBD-Perubahan 2015 yang rencananya mulai dibahas pada awal Agustus.

    Dalam Anggaran Pokok 2015, pemerintah mengalokasikan dana Rp 14 miliar untuk tahap awal pembebasan lahan. Menurut Abdul, pemerintah kota melalui laporan lisan telah membelanjakan di atas 50 persen dana untuk mengganti rugi lahan milik warga di lokasi proyek. Jumlah itu, kata dia, dianggap sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan tambahan anggaran. Meski begitu, Wahab menambahkan, Dewan masih menunggu laporan tertulis tentang tingkat penyerapan anggaran.

    Jalan lingkar tengah merupakan akses alternatif sepanjang 10 kilometer yang menghubungkan jalan Sultan Alauddin di selatan kota menuju Perintis Kemerdekaan di utara kota. Pembangunannya menggunakan dana anggaran pemerintah pusat sebesar Rp 600 miliar. Adapun pembebasan lahan ditanggung pemerintah kota Makassar. Pembebasan lahan tahap pertama dilakukan untuk jalan Perintis Kemerdekaan melintasi jalan Dr Leimena dan Jalan Borong Raya sepanjang 3,7 kilometer. Sedangkan sisanya menuju jalan Sultan Alauddin akan dianggarkan pada anggaran daerah pada 2016.

    Asisten III bidang Keuangan dan Aset Pemerintah Kota, Burhanuddin, optimistis anggaran pembebasan lahan tahap awal terserap secara maksimal sebelum pembahasan APBD - Perubahan. Ia mengklaim belanja sudah mencapai angka 70 persen, sehingga sudah layak mendapatkan tambahan dana.

    AAN PRANATA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.