PNS Bolos Seusai Lebaran, Pemprov Jateng Ancam Kenakan Sanksi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Heru Sudjatmoko. TEMPO/Suryo Wibowo.

    Heru Sudjatmoko. TEMPO/Suryo Wibowo.

    TEMPO.CO, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang membolos seusai libur bersama Lebaran tahun ini. ”Tidak alasan bagi PNS untuk tidak masuk kerja setelah menikmati libur panjang Lebaran,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko saat dihubungi, Senin, 20 Juli 2015.

    Menyambut Lebaran, para pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah libur mulai 16 Juli lalu atau H-1 Lebaran. Mereka harus masuk kembali pada Rabu, 22 Juli 2015, atau H+5 lebaran.

    Heru mengatakan PNS yang terbukti membolos pasti akan dikenai sanksi. Tapi Heru belum bisa memastikan bentuk sanksi itu. Merujuk pada aturan, kata Heru, jenis sanksi untuk PNS yang lalai melaksanakan tugas pada saat jam masuk kerja terdiri atas sanksi yang paling ringan berupa teguran secara lisan dan teguran tertulis sesuai dengan alasannya. “Nanti dilihat alasan PNS yang tidak masuk, apa karena sakit, sengaja, atau lainnya,” katanya.

    Heru mengatakan, pada hari pertama masuk kerja seusai libur Lebaran, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menggelar apel bersama di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Apel tersebut sekaligus diadakan untuk mengecek kehadiran PNS. ”Dari daftar kehadiran per satuan kerja nantinya dapat diketahui PNS satuan kerja mana yang tidak masuk kerja,” kata Heru.

    Cara seperti ini juga dilakukan seusai libur Lebaran tahun lalu. Ketika itu diketahui ada PNS yang membolos kerja. Dari 1.192 pegawai, ada tujuh PNS yang tak masuk kerja. Rinciannya, dua orang cuti melahirkan, dua sakit, dan tiga tanpa keterangan alias membolos.

    ROFIUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.