TEMPO.CO, Jakarta - - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, menyerukan seluruh umat Islam di Kabupaten Tolikara, Papua, menahan diri atas kekerasan massa yang bertepatan dengan Idul Fitri 1 Syawal 1436 H di daerah itu.
"Tidak perlu membalas, tunjukkan bahwa kita adalah umat yang toleran," kata dia, di Jakarta, Jumat 17 Juli 2015 menanggapi konflik antarkelompok warga di Karubaga, ibu kota Kabupaten Tolikara, Papua.
Sebelumnya, Wakil Presiden, Jusuf Kalla, telah menyampaikan penyesalan atas terjadinya kasus tersebut dan berdasarkan laporan yang dia terima, sumber persoalan bermula dari salah paham antarkelompok agama di daerah itu. "Ya kebetulan ada dua acara yang berdekatan, ada acara Idul Fitri dan ada pertemuan pemuka masyarakat gereja di sana," katanya.
"Memang asal muasalnya soal pengeras suara, jadi mungkin butuh komunikasi lebih baik lagi untuk acara-acara seperti itu," kata Kalla, tentang mengenai kasus yang menimbulkan aksi pembakaran sejumlah bangunan di daerah itu.
Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Badrodin Haiti, sesuai menghadiri simakrama (bahasa Bali) alias open house, di Istana Wakil Presiden, menjelaskan situasi dan kondisi di Papua pascaperistiwa tersebut sudah ditangani dan tidak memerlukan penambahan pasukan.
Syamsuddin meminta Kepolisian Indonesia untuk mengusut dan menindak para pelakunya sesuai hukum. Din menyatakan sungguh sangat disesalkan karena di tengah upaya membangun toleransi antarumat beragama, ternyata masih ada kelompok yang intoleran bahkan dengan menebar benci dan aksi kekerasan pada hari suci umat agama lain.
Kalla mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk saling menghormati dan memahami satu sama lain, khususnya dalam kehidupan beragama.
Warga diminta untuk dapat menahan diri dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada.
"Mestinya kedua-duanya menahan diri, masyarakat yang punya acara keagamaan lain harus saling memahami. Ini ada dua kepentingan yang bertepatan, satu Idul Fitri, satu lagi karena speaker, jadi saling bertabrakan," katanya.
Kalla pun telah menginstruksikan kepada pihak Kepolisian Indonesia dan pimpinan kelompok adat setempat supaya menyelesaikan persoalan itu.
ANTARA
