Kemlu: Tak Ada Clearing House Bagi Jurnalis Asing ke Papua

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama rombongan disambut para pedagang di Pasar Pharaa, Sentani, Jayapura, Papua, 27 Desember 2014. TEMPO/Cunding Levi

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama rombongan disambut para pedagang di Pasar Pharaa, Sentani, Jayapura, Papua, 27 Desember 2014. TEMPO/Cunding Levi

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri memastikan lembaga clearing house yang sebelumnya menentukan pemberian izin bagi jurnalis asing yang akan meliput ke Papua, telah dihapuskan.  

    "Begitu Presiden Jokowi memberikan arahan pada awal Mei 2015 kemarin, sebulan kemudian clearing house sudah tidak ada," kata Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri Siti Sofia Sudarma  saat ditemui di kantornya, Selasa, 14 Juli 2015.

    Seperti diketahui, Jokowi resmi mencabut larangan jurnalis asing masuk ke Papua pada saat kunjungannya ke Merauke, 10 Mei 2015. Sejak saat itu, wartawan asing bisa masuk Papua seperti semua wilayah lain di Indonesia. Mereka tak perlu lagi meminta izin khusus dari Kementerian Luar Negeri.

    Sofia mengatakan pembubaran clearing house disepakati Kemlu dalam rapat dengar pendapat yang juga dihadiri semua lembaga dalam forum itu. Lembaga clearing house semula melibatkan 12 kementerian atau lembaga negara, mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, Badan Intelijen Negara, sampai Kementerian Kooordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

    [selanjutnya] Lebih Baik Terbuka...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.