Belum Terima Solusi KPU, Ketua PPP Dinilai Angkuh

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pendukung Ketum PPP versi munas Jakarta, Djan Faridz, terlibat dorong-dorongan dengan anggota kepolisian, dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta, 30 Maret 2015. Mereka mendesak Menkumham Yasonna Laoly segera mengesahkan kepengurusan kubu Djan Faridz. TEMPO/Imam Sukamto

    Pendukung Ketum PPP versi munas Jakarta, Djan Faridz, terlibat dorong-dorongan dengan anggota kepolisian, dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta, 30 Maret 2015. Mereka mendesak Menkumham Yasonna Laoly segera mengesahkan kepengurusan kubu Djan Faridz. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Epyardi Asda mengatakan partainya sebenarnya sudah menyetujui hasil pertemuan dengan berbagai pimpinan partai politik, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Komisi Pemilihan Umum, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, yang membahas solusi administratif agar partai yang berkonflik bisa ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Desember 2015 depan.  

    “Semua kader setuju, kecuali Pak Romahurmuziy (Ketua Umum PPP),” ujarnya ketika dihubungi, Selasa, 14 Juli 2015. Menurut Epyardi, hasil pertemuan itu sudah ditunggu-tunggu oleh jajaran pengurus partai dan rekan-rekan kadernya.

    Epyardi mengatakan penolakan Romi --panggilan Romahurmuziy-- dapat membahayakan partai secara keseluruhan.“Jangan sampai partai hancur karena arogansi satu orang saja,” ujar Epyardi.

    Dia kemudian menunjuk pada Partai Golongan Karya yang bisa satu suara, meskipun masih berkonflik. "Partai lain (Golkar) yang tak berasas Islam saja bisa, kenapa PPP tidak bisa,” ujarnya.

    Epyardi berharap, Romi segera melunak dan mengesampingkan egonya agar PPP dapat aktif kembali. “Semua pihak sudah oke kok, yang penting PPP bisa ikut Pilkada,” ujarnya.

    ANDI RUSLI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.