Jokowi Tetap Minta Pilkada Serentak Digelar Akhir Tahun Ini

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU Husni Kamil Malik, ikut serta dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 7 April 2015. Simulasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana penerapan Pilkada sesuai UU Nomor 8 Tahun 2015 dapat terlaksana dengan baik. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPU Husni Kamil Malik, ikut serta dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 7 April 2015. Simulasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana penerapan Pilkada sesuai UU Nomor 8 Tahun 2015 dapat terlaksana dengan baik. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, mengatakan Presiden Joko Widodo tetap meminta pelaksanaan pilkada serentak digelar pada Desember 2015. Padahal, Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasikan pelaksanaan pilkada serentak belum layak digelar tahun ini.

    "Presiden minta tetap tidak ada pengunduran. Tetap 9 Desember 2025. Segala sesuatu yang menyangkut pengamanan, pembiayaan dan akuntabilitas pengguna anggaran ya segera diselesaikan," kata Teten, di Istana Negara, Selasa, 14 Juli 2015.

    Teten mengatakan pemerintah mealui Kementeran Keuangan akan menerbitkan aturan baru supaya kepala daerah tidak takut menggunakan anggaran untuk pilkada. Mekanismenya, kata Teten, hampir sama seperti yang pernah dikeluarkan oleh Kementerian Koordintor Bidang Perekonomian.

    Badan Pemeriksa Keuangan menilai pemerintah belum siap menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada Desember 2015 mendatang. Kesimpulan itu merupakan hasil audit BPK atas Kesiapan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015. Hasil audit yang diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Senin 13 Juli 2015.

    Dari audit itu, BPK menyimpulkan dua hal. Pertama, ketersediaan anggaran belum diyakini dapat mendukung seluruh penyelenggaran tahapan Pilkada serentak. Kedua, ketersediaan sumber daya manusia termasuk aspek kelembagaan atau infrastruktur belum diyakini dapat mendukung seluruh penyelenggaraan Pilkada serentak.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RAPBN 2020, Ada 20 Persen untuk Pendidikan, 5 untuk Pendidikan

    Dalam RAPBN 2020, pembangunan Indonesia akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikut besaran dan sasaran yang ingin dicapai.