Bupati Barru, Sulawesi Selatan, Jadi Tersangka Korupsi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (dari kiri) Bupati Barru Idrus Syukur, Menhub EE Mangidaan, Menko perekonomian Chairul Tanjung dan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, saat penekanan tombol Ground breaking (peletakan batu pertama) pembangunan rel kereta api, di Siawung, Barru, Sulsel, 12 agustus 2014. Pembangunan rel kereta diawali dari Barru ke Pangkep, sepanjang 34 kilometer. TEMPO/Iqbal Lubis

    (dari kiri) Bupati Barru Idrus Syukur, Menhub EE Mangidaan, Menko perekonomian Chairul Tanjung dan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, saat penekanan tombol Ground breaking (peletakan batu pertama) pembangunan rel kereta api, di Siawung, Barru, Sulsel, 12 agustus 2014. Pembangunan rel kereta diawali dari Barru ke Pangkep, sepanjang 34 kilometer. TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI menetapkan Bupati Barru, Sulawesi Selatan, Andi Idris Syukur, sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Dia ditetapkan sebagai tersangka setelah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan.

    "Ada dugaan pemerasan dan korupsi. Saya belum bisa detailkan," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Brigadir Jenderal Victor Simanjuntak di Markas Besar Polri, Senin, 13 Juli 2015.

    Andi diduga menerima gratifikasi berupa beberapa mobil mewah melalui istrinya, Andi Citta Mariogi. Di antaranya satu Toyota Alphard bernomor polisi DD-61-AS berwarna hitam dari PT Cipta Bhara Bata dan PT Jaya Bakti. Gratifikasi tersebut terkait dengan pencairan dana pembangunan rumah-toko dan sejumlah pasar. Dia juga diduga menerima mobil Mitsubishi Pajero Sport bernomor polisi DD-1‎727. Gratifikasi ini terkait dengan proyek di Pelabuhan Garongkong.

    Andi disangka melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 lantaran tidak membentuk perusahaan daerah kepelabuhan dan pelayaran. Pemerintah Kabupaten Barru di bawah kendali Andi memberikan izin prinsip kepada sejumlah perusahaan untuk melakukan aktivitas di pelabuhan. Namun uang pungutan tersebut tidak disetorkan ke kas daerah.

    Sebelumnya, Bareskrim menetapkan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dan Bupati Kotabaru Irhami Ridjani sebagai tersangka korupsi. Herliyan diduga menyalahgunakan wewenang dalam belanja hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012 Riau. Kerugian negara berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Riau mencapai Rp 31 miliar.

    DEWI SUCI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    WhatsApp Pay akan Meluncurkan E - Payment, Susul GoPay dan Ovo

    WhatsApp akan meluncurkan e-payment akhir tahun 2019 di India. Berikutnya, WhatsApp Pay akan melebarkan layanannya ke Indonesia.