Tempo Dilaporkan, Dewan Pers Akan Koordinasi dengan Polisi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Maruly Hendra Utama menunjukkan isi mMajalah TEMPO di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta 11 Juli 2015. Maruly menegaskan bahwa PDIP mendukung pemberantasan korupsi dan KPK. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Maruly Hendra Utama menunjukkan isi mMajalah TEMPO di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta 11 Juli 2015. Maruly menegaskan bahwa PDIP mendukung pemberantasan korupsi dan KPK. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Majalah Tempo dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri berkaitan dengan laporan utama tentang 'Kriminalisasi KPK' edisi 13-19 Juli 2015. Pelapornya adalah bakal calon Walikota Bandar Lampung asal PDI Perjuangan Maruly Hendra Utama yang memandang laporan itu berisi fitnah.

    Menanggapi hal itu, Anggota Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan seharusnya persoalan tersebut tak dilaporkan ke kepolisian. "Jika menyangkut produk jurnalistik, mekanismenya melalui Dewan Pers," kata dia, Sabtu, 11 Juli 2015.

    Menurut Yosep, hal itu sesuai dengan Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 serta Nota Kesepahaman  antara Dewan Pers dan  Polri pada tahun 2012. "Di sana disebutkan bahwa jika ada kasus berkaitan dengan pelaporan berita akan dikoordinasikan ke Dewan Pers," kata Yosep.

    Sebab, menurut dia, media tak boleh dikriminalisasikan atas tugasnya dalam melakukan pelaporan kepada publik. "Karena media mengungkapkan sesuatu untuk fungsi publik," kata Yosep.

    Yosep mengatakan pihaknya akan segera menjalin koordinasi terkait masalah tersebut dengan Mabes Polri. Apalagi jika pihak terlapor (Majalah Tempo) mengadu ke Dewan Pers. "Kami akan coba koordinasi dengan Polri. Biasanya mereka pun butuh saksi ahli untuk kasus seperti ini," ujarnya.

    Maruly melaporkan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo dan tim wartawan atas tuduhan penistaan sesuai pasal 310 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyebaran fitnah seperti pasal 311 KUHP, dan pembuatan berita bohong yang diatur pasal 390 KUHP. Dia mengaku merasa dirugikan atas laporan tersebut. "Efek dari berita ini, terkesan PDIP anti pemberantasan korupsi dan anti KPK," kata dia.

    NINIS CHAIRUNNISA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polusi Udara Pembunuh Diam-diam

    Perubahan iklim dan pencemaran udara menyebabkan lebih dari 12,6 juta kematian per tahun. Jumlah korban jiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya.