Islah Golkar Tahap Dua, Agung dan Aburizal Temui JK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Agung Laksono (kiri) menerima surat kesepakatan islah terbatas dari mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (kanan) disaksikan oleh Pimpinan Partai Golkar Aburizal Bakrie, usai penandatangan kesepakatan islah terbatas di rumah dinas Wakil Presiden, Jakarta, 30 Mei 2015. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Agung Laksono (kiri) menerima surat kesepakatan islah terbatas dari mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (kanan) disaksikan oleh Pimpinan Partai Golkar Aburizal Bakrie, usai penandatangan kesepakatan islah terbatas di rumah dinas Wakil Presiden, Jakarta, 30 Mei 2015. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menerima dua pimpinan Partai Golkar, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, Sabtu, 11 Juli 2015. Pertemuan ini merupakan pertemuan kedua berkaitan dengan keikutsertaan partai beringin ini dalam pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015 mendatang.

    Agung dan Aburizal memasuki pendopo rumah dinas JK bersama-sama sekitar pukul 14.00. Mereka diikuti oleh para sekretaris jenderal, yakni Idrus Marham dan Zainuddin Amali, juru runding Yorrys Roweyai, Hidayat Nur Wahid, dan kader-kader lainnya.

    Pada pertemuan ini, kedua pihak menandatangani kesepakatan untuk memajukan nama yang sama untuk pilkada. Mereka sepakat untuk memajukan calon yang sama untuk pilkada. "Apabila ada dua nama dan tak bisa dicapai kesepakatan, maka akan dilaksanakan mekanisme survei," ujar JK di rumah dinasnya, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 Juli 2015.

    Sebelumnya, KPU dan DPR sepakat partai yang berkonflik dapat mengajukan dua lembar nama calon kepala daerah dengan masing-masing pihak meneken lembaran tersebut. Namun, nama calon kepala daerah harus sama di kedua kubu. Apabila ada nama yang berbeda, maka KPU akan menolaknya.

    Gagasan yang diusulkan KPU itu diterima dengan senang hati oleh DPR. Dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi partai di DPR, KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri, Jumat kemarin, semua pihak sepakat menjadikan usulan itu sebagai keseimpulan rapat.

    Perubahan PKPU karena opsi baru tersebut harus selesai sebelum pendaftaran calon kepala daerah, yaitu 26-28 Juli 2015. Alasannya, agar tahapan pilkada tak berubah.

    TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.