DPR Salah Ketik Pangkat Moeldoko Jadi Marsekal  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko (kanan) bersalaman dengan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo usai dilantik sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, 8 Juli 2015. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko (kanan) bersalaman dengan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo usai dilantik sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, 8 Juli 2015. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Tak hanya Sekretariat Negara yang salah ketik nama dalam surat administrasi negara, Dewan Perwakilan Rakyat melakukan hal yang sama. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Winantuningtyastiti mengakui pihaknya melakukan salah ketik pangkat mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko. Moeldoko disebut berpangkat marsekal.

    "Jadi memang ada kesalahan di lembar kedua karena itu hanya mengganti nama Moeldoko dari nama di surat sebelumnya yang berpangkat marsekal, tapi sudah saya koreksi," kata Win, saat dihubungi Tempo, Sabtu, 11 Juli 2015.

    Sebelumnya beredar sebuah foto surat keputusan pemberhentian Panglima TNI Jenderal Moeldoko sekaligus penunjukan penggantinya, Jenderal Gatot Nurmantyo. Dalam surat tersebut disebutkan "Menyetujui Pemberhentian Marsekal TNI Moeldoko, S.IP dari jabatan sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia."

    Surat tersebut ditujukan kepada Presiden, pimpinan DPR, pimpinan MPR, pimpinan DPD, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Koordinator Hukum, Politik, dan Keamanan, Menteri Pertahanan, serta fraksi dan komisi di DPR. Surat itu ditandatangani oleh Ketua DPR Setya Novanto tertanggal 3 Juli 2015 dengan cap DPR di atas tanda tangan.

    Win menjelaskan surat yang keliru tersebut tidak sempat dikirimkan ke tujuan. Win yakin telah memeriksa seluruh kekeliruan, sehingga para penerima mendapatkan surat yang sudah dikeroksi. "Setiap surat keluar saya cek dulu. Tidak mungkin saya tidak tahu pangkat beliau. Dia teman sekolah saya," kata Win.

    Ia menganggap surat tersebut palsu dan hanya ulah para culas. Alasannya, terdapat beberapa kejanggalan dalam surat tersebut, seperti tanda tangan dan cap stempel DPR. "Surat-surat yang salah ternyata tidak disobek, hanya tergeletak di meja. Saya tidak tahu kenapa surat konsep bisa tersebar," kata Win.

    Menurut dia, Setya Novanto tak pernah menandatangani surat yang salah. Selain itu, DPR juga tidak pernah membubuhkan cap stempel di atas tanda tangan. "Pasti di amplop surat," kata dia.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.