TEMPO.CO, Jakarta: Presiden Joko Widodo menargetkan Peraturan Presiden tentang Badan Pangan selesai sebelum bulan Oktober 2015. Badan pangan ini bertujuan untuk mengatasi ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga. Saat mengunjungi negara Uni Emirat Arab, Jokowi ingin meniru ketahanan pangan negara minyak tersebut.
Dia mengatakan gudang pangan negara di semenanjung arab itu seluas 10 kali lapangan monumen nasional dan berisi bermacam-macam pangan mulai dari beras, daging hingga buah.
"Kenapa kita tidak punya itu? Sehingga saat panen raya bisa disimpan di sana sehingga stabilitas harga bisa dikendalikan," katanya saat tanya jawab dalam acara Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) bertema 'Silaturohmai dengan dunia usaha, Presiden menjawab tantangan ekonomi', Kamis, 9 Juli 2015.
Dalam menangani masalah pangan, menurut dia, kuncinya adalah manajemen gudang dan manajemen distribusi. Distribusi nasional, kata dia, tidak semudah negara lain karena Indonesia mempunyai 17 ribu pulau, 34 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten.
Jokowi ingin semua wilayah berkoneksi sehingga distribusi logisik dapat dikelola dengan baik. Dia mengakui pemerintah mempunyai kemauan dari sisi APBN, namun lemah dalam manajemen birokrasi.
Dia mengaku berkonsetrasi pada masalah pangan terutama produk pangan impor. Jokowi menuturkan sekitar Rp 230 triliun keluar untuk mengimpor pangan. Dia berharap neraca perdagangan menjadi lebih baik jika masalah impor ini dapat diselesaikan. Jokowi mengatakan besarnya anggaran pertanian bertujuan untuk menyelesaikan masalah produk pangan impor.
Anggaran pertanian memang naik dari tahun ke tahun. Tahun lalu sebesar Rp 15 triliun, saat ini Rp 31 triliun dan rencananya tahun depan Rp 46 triliun.
ALI HIDAYAT
