Kebijakan Pendidikan, Ini Kebingungan Orang Tua Siswa

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa Muslim Filipina bersama ulama mengadakan aksi protes terhadap edisi terbaru majalah satir  Charlie Hebdo di Marawi City, Filipina, 14 Januari 2015.  MARK NAVALES/AFP/Getty Images

    Mahasiswa Muslim Filipina bersama ulama mengadakan aksi protes terhadap edisi terbaru majalah satir Charlie Hebdo di Marawi City, Filipina, 14 Januari 2015. MARK NAVALES/AFP/Getty Images

    TEMPO.CO , Bandung - Proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2015 menimbulkan kebingungan di kalangan orang tua. Kelompok aktivis pendidikan misalnya, menerima 200-an kontak dari warga sepanjang proses pendaftaran sekolah secara online tersebut. “Kebanyakan bertanya soal sistem dan cara pendaftaran,” kata Dwi Subawanto, aktivis dari Forum Orang Tua Siswa, Kamis, 9 Juli 2015.


    Ia mencatat beberapa maslah yang dihadapi orang tua terkait kebijakan dan penerapan di sekolah. Misalnya pada pilihan pertama, siswa bebas memilih sekolah, adapun pilihan kedua harus dalam wilayah kecamatan domisili siswa. “Ternyata penerapannya tidak sesuai, aturan pilihan kedua sempat tidak berlaku,” ujarnya. 


    Baca juga:
    Klorin di Pembalut Wanita, Daftar Merek, dan Reaksi Produsen


    Christopher Burns, Orang Sydney  yang Merasa Dikecoh Putri Margriet

    Koordinator Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan, Hary Hariadi Santoni menerima banyak keluhan serupa. Masalah lain yakni kuota siswa luar kota yang dirasakan menggeser siswa dalam kota di jalur akademik. Adapula yang melaporkan mundurnya siswa miskin karena dianggap dari keluarga mampu. Mereka yang ketakutan terkena sanksi pidana dari kepolisian akhirnya mencabut berkas lamaran.

    Hingga pengumuman penerimaan siswa miskin 29 Juni lalu, Sukarna, seorang penjaja sekaligus pencari langganan koran, sampai sekarang belum mendapatkan kepastian anaknya bisa bersekolah di sebuah SMP negeri. Surat Keterangan Tidak Mampu warga Jalan Sukamantri II RT 06 RW 02 Kelurahan Sukaluyu itu ditolak sekolah. "Katanya sesuai aturan Walikota, siswa miskin bakal diterima," ujarnya kepada Tempo.

    Anak Sukarna "dilempar" ke SMP Negeri 1 yang jaraknya sangat jauh dari wilayah kecamatan tinggalnya di Cibeunying Kaler. Setahunya sesuai Peraturan Walikota, pengalihan ke sekolah negeri lain harus dalam satu wilayah kecamatan. "Petugas bilang sistemnya seperti itu," ujarnya.Dia masih berharap petugas pengaduan di kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung sanggup mengusahakan kursi untuk anaknya di sekolah negeri. “Kalau ke sekolah swasta, pasti mahal buat saya,” kata Sukarna.

    ANWAR SISWADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    WhatsApp Pay akan Meluncurkan E - Payment, Susul GoPay dan Ovo

    WhatsApp akan meluncurkan e-payment akhir tahun 2019 di India. Berikutnya, WhatsApp Pay akan melebarkan layanannya ke Indonesia.