Survei: Kinerja Jokowi Lebih Rendah dari SBY

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat buka puasa bersama dengan ratusan anak yatim piatu di Istana Negara, Jakarta, 18 Juni 2015. Presiden Jokowi mengundang 400 anak  yatim piatu dari 12 panti asuhan yang ada di Jabodetabek. Tempo/Aditia Noviansyah

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat buka puasa bersama dengan ratusan anak yatim piatu di Istana Negara, Jakarta, 18 Juni 2015. Presiden Jokowi mengundang 400 anak yatim piatu dari 12 panti asuhan yang ada di Jabodetabek. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepuasan publik atas kinerja Joko Widodo cukup rendah dalam tahun pertamanya menjabat. Hal ini terlihat dari hasil survei yang diselenggarakan Saiful Mujani Research and Consulting. Lembaga survei itu menyebutkan, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi setelah setahun dicoblos sebagai presiden hanya 40,7 persen.

    Ini jauh lebih rendah dibandingkan masa awal pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada Juni 2005 dan Agustus 2010. Masing-masing 70 persen dan 66 persen.

    "Ekspektasi publik begitu tinggi saat memilih Jokowi," kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan dalam diskusi 'Evaluasi Publik Nasional Satu Tahun Pemerintahan Jokowi' di Jakarta, Kamis, 9 Juli 2015.

    Oleh karena itu, ketika kebijakan awal yang diambil justru menaikkan harga BBM, maka Jokowi harus siap kehilangan popularitas. "Tapi sayangnya, tidak ada expectation management yang baik, maka popularitas terus menurun," kata Djayadi.

    Keyakinan publik atas kepemimpinan Jokowi juga menurun. Pada Oktober 2014, optimisme atas kemampuan Jokowi memimpin mencapai angka 74,5 persen, lalu turun menjadi 54,9 persen pada Juni 2015. 

    Kabar baiknya, mayoritas pemilih Jokowi tak menyesal telah mencoblos mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu dalam Pemilu 2014 lalu. Hanya 11 persen pemilih Jokowi yang mengaku menyesal dengan pilihannya. Mayoritas publik, sebesar 87,9 persen, mengatakan tidak menyesal.

    Sigi dilakukan pada Juni 2015 terhadap 1.220 responden di 34 provinsi dengan metode wawancara tatap muka.

    INDRI MAULIDAR 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.