Pilot Indonesia Gabung ISIS, Menko Tedjo: Masih Diselidiki  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkopolhukam, Tedjo Edhy Purdijatno. TEMPO/Frannoto

    Menkopolhukam, Tedjo Edhy Purdijatno. TEMPO/Frannoto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno masih menyelidiki info yang beredar soal bergabungnya dua pilot Indonesia dengan kelompok ekstremis Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. "Ini baru informasi. Nanti akan kami tangani kalau memang sudah ada informasi yang benar. Nanti saya akan bicara dengan BIN, kepolisian, dan BNPT," ucap Tedjo di Kantor Wakil Presiden, Kamis, 9 Juli 2015.

    Tedjo mengatakan pihaknya terus mengantisipasi paham-paham ISIS masuk ke Indonesia dengan cara terus bekerja sama dengan BIN, kepolisian, Imigrasi, dan BNPT. "Kalau memang ada informasi seperti ini akan kami tangani dan cari."

    Dalam laporan The Intercept, dua pilot Indonesia menjadi obyek pelacakan aparat penegak hukum wilayah Asia Tenggara karena dicurigai sebagai pendukung ISIS. Kedua pilot tersebut bernama Ridwan Agustin dan Tomi Hendratno. Tomi Hendratno disebut-sebut sebagai pilot Garuda Indonesia.

    Dalam laporan Polisi Federal Australia (AFP) bahwa kedua pilot tersebut terindikasi mendukung ISIS terlihat dari isi akun Facebook mereka. Pada akun Facebook Ridwan Agustin, AFP mengatakan sejak September 2014 tampak ada perubahan isi posting. Akun Facebook Ridwan juga mem-posting materi yang mengindikasikan dukungan kepada ISIS.

    Namun Vice President Coorporate Communication PT Garuda Indonesia Ikhsan Rosan, membantah ada pilot Garuda Indonesia yang bergabung dengan ISIS. "Bukan pilot Garuda," kata dia dalam pesan pendeknya kepada Tempo, Kamis, 9 Juli 2015.

    Menurut Ikhsan, pihaknya sudah melakukan pencarian mengenai nama Tomi melalui bagian personalia. Namun, kata dia, perusahaan tidak mengenal nama Tomi Hendratno. "Kemungkinan kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait masalah ini," katanya.

    TIKA PRIMANDARI | HUSSEIN ABRI YUSUF


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.