Putusan MK, Nasdem Tak Ubah Syarat Calon Kepala Daerah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Taufik Basari, caleg Partai Nasional Demokrat di sela-sela pemeberian penyuluhan tentang pemilu di Kawasan Kecubung, Jakarta, Minggu (09/03).Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Taufik Basari, caleg Partai Nasional Demokrat di sela-sela pemeberian penyuluhan tentang pemilu di Kawasan Kecubung, Jakarta, Minggu (09/03).Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan Nasdem telah menerbitkan rekomendasi untuk 215 calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pilkada serentak 2015. Nasdem tak akan menarik rekomendasinya walaupun peta politik di daerah berubah akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan keluarga petahana mencalonkan diri.

    "Rekomendasi sudah diberikan dan sudah tuntas, maka kemungkinannya kecil bagi kami untuk melakukan perubahan," kata Taufik saat dihubungi, Kamis, 9 Juli 2015.

    Perubahan, kata Taufik, hanya dilakukan apabila syarat koalisi 20 persen menjadi tidak terpenuhi akibat berpindahnya dukungan partai-partai lain ke calon tertentu, terutama calon yang memiliki hubungan keluarga dengan petahana sehingga lebih populer dalam survei.

    Ia mengakui putusan MK mengubah peta politik di daerah. Dalam survei-survei sebelumnya, nama bakal calon yang berasal dari keluarga petahana tidak dimasukkan dalam daftar pertanyaan tertutup. Alasannya, pencalonan mereka tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang Pilkada.

    Namun, akibat putusan ini calon dari keluarga petahana kembali memenuhi syarat. "Nasdem sejak awal menolak politik dinasti dan itu tergambar dalam proses penjaringan. Kami selalu periksa terlebih dahulu syarat konflik kepentingan," kata Taufik yang merupakan anggota tim penjaringan pilkada untuk Partai Nasdem.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melegalkan syarat pencalonan kepala daerah yang tertuang dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Mahkamah mengabulkan ketentuan bahwa calon kepala daerah yang berasal dari keluarga inkumben dibolehkan untuk maju sebagai kepala daerah.

    Dalam pertimbangan hukumnya, hakim konstitusi Anwar Usman menyatakan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang tentang Pilkada itu bersifat diskriminatif. Musababnya, ketentuan pencalonan dalam pasal itu mengebiri hak warga negara yang ingin berpolitik lantaran keluarganya merupakan inkumben.

    INDRI MAULIDAR | REZA ADITYA


     



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.