Ahok: Dinasti Politik Boleh, tapi...

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menyampaikan kata sambutan dalam  Pembukaan Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2015 di Arena JIExpo Kemayoran, Jakarta, 29 Mei 2015.  JFK 2015 kali ini berlangsung selama 38 hari, mulai 29 Mei hingga 5 Juli 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menyampaikan kata sambutan dalam Pembukaan Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2015 di Arena JIExpo Kemayoran, Jakarta, 29 Mei 2015. JFK 2015 kali ini berlangsung selama 38 hari, mulai 29 Mei hingga 5 Juli 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok punya sikap sendiri soal polemik dinasti politik. Fenomena yang membagi dan melanggengkan kekuasaan pada lingkaran kekerabatan itu dinilainya tak masalah. Asalkan, kata Ahok, kekuasaan itu dipakai untuk kemaslahatan masyarakat.

    “Satu keluarga boleh jadi pemimpin, tapi mereka harus mau mati demi rakyat,” ujar gubernur yang disapa Ahok itu di Polda Metro Jaya, Kamis, 9 Juli 2015.

    Ahok berkaca pada pengalaman dinasti politik yang patut ditiru di Negeri Abang Sam. Menurut Ahok, klan Kennedy di Amerika Serikat adalah representasi dari dinasti politik yang mau mati demi rakyat. “Kenapa dinasti mereka langgeng di sana karena rakyat paham keluarga ini mau berkorban demi negara,” ujar Ahok.

    Menurut mantan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya itu, dinasti politik baru menjadi masalah bila ditunggangi motif korupsi. Fenomena dinasti politik untuk mengeruk uang rakyat ini, kata Ahok, marak terjadi di Indonesia. “Makanya saya ini paling getol mendorong pejabat berani melakukan pembuktian terbalik asal-usul hartanya,” kata Ahok.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terkait calon petahana. Permohonan tersebut diajukan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Adnan Purichta Ichsan. MK mencabut Pasal 7 huruf r Undang-Undang Pilkada karena dinilai melanggar konstitusi dan hak politik personal.

    Pada Pasal 7 huruf r diatur bahwa warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota adalah yang memenuhi persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

    Sedangkan pada Pasal 7 tertulis yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.

    Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo adalah anak Bupati Kabupaten Gowa Ichsan Yasin Limpo. Ichsan sendiri adalah adik kandung Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Keluarga Syahrul lainnya juga menjadi anggota legislatif, antara lain Indira Chunda Tita (anak), Haris Yasin Limpo dan Dewi Yasin Limpo (adik), Tenri Olle Yasin Limpo (kakak), dan MT Susilo Harahap (ipar).

    RAYMUNDUS RIKANG


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polusi Udara Pembunuh Diam-diam

    Perubahan iklim dan pencemaran udara menyebabkan lebih dari 12,6 juta kematian per tahun. Jumlah korban jiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya.