Berapa Pembalut yang Dipakai Wanita Indonesia per Bulan?

Reporter

Ilustrasi pembalut wanita. faqt.nl

TEMPO.COJakarta - Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, mengatakan perlindungan pada konsumen pembalut perlu segera dilakukan. Apalagi pembalut merupakan kebutuhan pokok para wanita di Indonesia. 

"Jumlah wanita di Indonesia sekitar 118 juta, 67 juta di antaranya wanita subur yang masih menggunakan pembalut," ucap Tulus melalui keterangan persnya yang diterima Tempo, Kamis, 9 Juli 2015. 

Dengan asumsi itu, diperkirakan tak kurang dari 1,4 miliar pembalut digunakan wanita Indonesia per bulan.

YLKI mendesak agar Badan Standardisasi Nasional merevisi Standar Nasional Indonesia untuk produk pembalut wanita. Mereka meminta klorin pada pembalut dianggap bahan terlarang. "Setidaknya harus ada ambang batas maksimum penggunaan," ujar Tulus.

Tiga hari lalu, YLKI mempublikasikan hasil uji laboratorium terhadap pembalut wanita dan pantyliner. Dari hasil tersebut, terdapat sembilan merek pembalut dan tujuh merek pantyliner yang mengandung klorin dengan kadar yang sangat tinggi. Kadarnya adalah 6-55 ppm.

Menanggapi hal itu, Kementerian Kesehatan justru menyatakan sebaliknya. Menurut mereka, klorin pada pembalut dinyatakan aman. Kementerian bahkan meminta YLKI mengonfirmasi lagi hasil penelitiannya tersebut.

Tulus mengklaim banyak dokter kandungan yang menyatakan klorin pada pembalut sangat berbahaya bagi kandungan dan alat reproduksi perempuan.

FAIZ NASHRILLAH






YLKI Sebut Larangan Penjualan Rokok Ketengan Bakal Mengikis Dua Hal Ini

2 hari lalu

YLKI Sebut Larangan Penjualan Rokok Ketengan Bakal Mengikis Dua Hal Ini

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyebut kebijakan larangan penjualan rokok ketengan akan mengikis dua hal.


HNW Dukung Revisi UU Perlindungan Konsumen

14 hari lalu

HNW Dukung Revisi UU Perlindungan Konsumen

Untuk melakukan revisi undang-undang, rakyat dan organisasi yang ada di masyarakat bisa mengusulkan perubahan


Pengaduan Perkara Perumahan Tinggi, YLKI: Bermasalah dari Hulu hingga Hilir

17 hari lalu

Pengaduan Perkara Perumahan Tinggi, YLKI: Bermasalah dari Hulu hingga Hilir

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut pengaduan konsumen soal perkara perumahan masih tinggi selama 10 tahun terakhir.


Sistem Tap In dan Tap Out Transjakarta Sempat Bermasalah, Ini Cara Mengadu ke YLKI

13 Oktober 2022

Sistem Tap In dan Tap Out Transjakarta Sempat Bermasalah, Ini Cara Mengadu ke YLKI

PT Transjakarta telah meresmikan kebijakan baru yakni pemberlakuan tap in dan tap out bus Transjakarta sejak 4 Oktober 2022, lalu.


Operator Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, YLKI Sebut Keselamatan Jadi Kasta Tertinggi

6 Oktober 2022

Operator Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, YLKI Sebut Keselamatan Jadi Kasta Tertinggi

YLKI mengingatkan dalam hal bertransportasi, keselamatan adalah kasta tertinggi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.


LKY Persoalkan Debt Collector Perusahaan Leasing Tarik Paksa Mobil dan Motor

18 Agustus 2022

LKY Persoalkan Debt Collector Perusahaan Leasing Tarik Paksa Mobil dan Motor

MK melarang perusahaan leasing dan debt collector menarik paksa kendaraan tanpa putusan pengadilan. Biaya mengambil kendaraan hingga Rp 4 juta.


Marak Oplosan Air Minum, YLKI Imbau Produsen Tak Jual Label Produk

25 Juli 2022

Marak Oplosan Air Minum, YLKI Imbau Produsen Tak Jual Label Produk

Penelitian YLKI menunjukkan banyak beredar air minum kemasan yang tidak memenuhi standar air.


YLKI: Distribusi AMDK yang Kendor Berisiko Tingkatkan Kandungan BPA

24 Maret 2022

YLKI: Distribusi AMDK yang Kendor Berisiko Tingkatkan Kandungan BPA

YLKI melihat aspek pengawasan pascapasar masih kendor, baik oleh pelaku industri, pemerintah, para pedagang, agen, bahkan supermarket.


YLKI: Tidak Ada Pelanggaran Protokol Kesehatan Ekstrem di Transjakarta dan KRL

30 Desember 2021

YLKI: Tidak Ada Pelanggaran Protokol Kesehatan Ekstrem di Transjakarta dan KRL

YLKI menilai nihil pelanggaran protokol kesehatan ekstrem di angkutan massal KRL dan TransJakarta selama pandemi


BPOM: Cairan Herbal Bikinan Hadi Pranoto Tak Punya Izin Edar

10 Agustus 2020

BPOM: Cairan Herbal Bikinan Hadi Pranoto Tak Punya Izin Edar

Warga disarankan agar tidak mengkonsumsi produk kesehatan yang belum memiliki izin edar resmi dari BPOM.