Jelang Pilkada, Jokowi Minta PNS Netral

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi melayani permintaan tanda tangan di atas ponsel seorang wartawan usai acara buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, 6 Juli 2015. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi melayani permintaan tanda tangan di atas ponsel seorang wartawan usai acara buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, 6 Juli 2015. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Muhammad mengatakan Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran dan segenap perangkat pegawai negeri sipil bersikap netral dalam pelaksanan pemilihan kepala daerah serentak. Jokowi, kata dia, minta para PNS tidak mendukung salah satu calon kepala daerah atau pun petahana.

    "Pak Presiden meminta kepada kami agar memastikan netralitas PNS dalam pelaksanaan Pilkada," kata Muhammad, di Kantor Presiden, Rabu, 8 Juli 2015.

    Muhammad mengatakan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 yang akan digelar pada Desember nanti beresiko banyak kecurangan. PNS juga berpotensi terlibat mendukung salah satu calon atau pun petahana. Musababnya, pilkada serentak nanti sifatnya sangat lokal.

    "Karena Pilkada nanti sangat lokalistik, melibatkan elit yang terbatas, dan hanya satu putaran, bisa memicu salah satunya pengerahan PNS," ujarnya. "Saya sudah minta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara agar birokrasi kita atau PNS netral di pilkada."

    Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti menyatakan Presiden Joko Widodo juga meminta pengamanan jelang pilkada mulai disiapkan dari sekarang. Meskipun anggaran negara masih terbatas dalam pengamaman pilkada serentak, Badrodin optimistis dalam waktu dekat, semua anggaran bisa terpenuhi.

    "Terkait kekurangan anggaran, ini masih berproses, kami tak bisa vonis sekarang. Oleh karena itu kami tunggu sampai nanti maksimal anggaran bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah," ujarnya. Badrodin yakin pemerintah daerah bisa menutup kekurangan kebutuhan dana pemilu.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RAPBN 2020, Ada 20 Persen untuk Pendidikan, 5 untuk Pendidikan

    Dalam RAPBN 2020, pembangunan Indonesia akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikut besaran dan sasaran yang ingin dicapai.