Hadang Risma, Demokrat Belum Gabung Koalisi Majapahit

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Surabaya, Tri Rismaharini melihat tumpukan barang bukti ganja saat pemusnahan narkoba dan minuman keras di halaman Balai Kota Surabaya, 13 Juni 2015. Narkoba yang dimusnahkan tersebut merupakan rilis dari kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak. FULLY SYAFI

    Walikota Surabaya, Tri Rismaharini melihat tumpukan barang bukti ganja saat pemusnahan narkoba dan minuman keras di halaman Balai Kota Surabaya, 13 Juni 2015. Narkoba yang dimusnahkan tersebut merupakan rilis dari kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak. FULLY SYAFI

    TEMPO.CO, Surabaya - Partai Demokrat Jawa Timur belum memutuskan untuk bergabung dengan Koalisi Majapahit, sebuah koalisi partai-partai politik untuk menghadang Wali Kota Surabaya inkumben Tri Rismaharini dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak, Desember 2015. Meski ada politikus Demokrat yang hadir dalam pertemuan Koalisi Majapahit, itu belum tentu menandakan bergabungnya partai itu.

    “Mereka izin saya (dan) boleh (hadir), wong ketemu aja masak nggak boleh. Tapi kami kan, partai tengah. Nggak ada koalisi,” kata Ketua Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo, kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Selasa 7 Juli 2015.

    Soekarwo menegaskan, anggota Partai Demokrat hadir pada pertemuan koalisi atas seizinnya sebagai Ketua DPD. Namun, bukan berarti partainya termasuk dalam koalisi itu. “Kalau membentuk koalisi enggak. Kan hanya hadir dalam acara koalisi. Kalau membentuk kan, kewenangan ketua provinsi,” kata dia.

    Gubernur Jatim itu mengaku masih mempertimbangkan apakah bergabung dalam Koalisi Majapahit akan efektif membendung popularitas Tri Rismaharini. Menurutnya, semua partai pasti menghitung manfaat dari pertemuan di Hotel Majapahit pada 29 Juni 2015 itu.

    “Kelanjutannya belum tahu. Semua permainan politik itu kan injury time. Nggak ada permainan politik setahun atau dua tahun sebelumnya,” ujarnya lalu berkelakar.

    ARTIKA RACHMI FARMITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.