Calon Pimpinan KPK, ICW: Ada Pengacara Tersangka Korupsi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantar berkas pendaftaran di Ruang Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, 23 Juni 2015. Pendaftaran Calon Pimpinan KPK akan ditutup besok 24 Juni 2015. TEMPO/Subekti.

    Pendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantar berkas pendaftaran di Ruang Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, 23 Juni 2015. Pendaftaran Calon Pimpinan KPK akan ditutup besok 24 Juni 2015. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Investigasi Indonesia Corruption Watch Febri Hendri menyoroti beberapa nama yang mendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari 194 peserta yang lolos, kata dia, banyak yang bermasalah.

    "Ada yang job seeker, ini oportunis. Terus juga ada penyerangnya KPK. Mereka ini jangan sampai lolos," kata Febri, Minggu, 5 Juli 2015. Sayangnya, dia enggan mengungkapkan nama-nama yang dimaksud.

    Febri berujar calon pimpinan KPK yang job seeker itu bisa dilihat dari keikutsertaannya mendaftar berbagai seleksi. Selain KPK, dia mengatakan orang tersebut ikut seleksi komisioner Komisi Yudisial. "Jangan sampai KPK ini hanya dijadikan bemper," ujarnya. Bahkan, ada juga yang berulang kali mendaftar dan tidak pernah lolos.

    Febri juga menemukan peserta yang merupakan pengacara tersangka korupsi. Ada pula politikus yang selama ini berseberangan dengan KPK dan mendukung revisi undang-undang tentang lembaga antirasuah. Dia berharap panitia seleksi mengeluarkan mereka dari daftar peserta calon pimpinan komisi antikorupsi.

    Selain orang-orang bermasalah, Febri juga mendorong panitia seleksi agar tidak memberikan keistimewaan bagi pendaftar dari kalangan kejaksaan dan kepolisian. "Kami berharap tidak ada privilege untuk calon dari kejaksaan kepolisian. Semua sama," ujarnya.

    Febri khawatir bila orang-orang bermasalah tersebut lolos justru melemahkan KPK. Dia mengatakan KPK rawan disusupi orang-orang yang selama ini berseberangan untuk memperlemah dari dalam.

    Anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK, Natalia Subagyo, berharap civil social organization, media, maupun masyarakat ikut bergerak menelusuri rekam jejak para peserta. Dia juga meminta Badan Intelijen Negara, Intelijen Kepolisian, Intelijen Kejaksaan, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk membantu menelusuri. "Supaya seimbang," ujarnya.

    Natalia menyadari dari nama-nama yang lolos tahap satu itu tidak semuanya dikenal masyarakat luas. Karena itu, kata dia, tidak mudah untuk menelusurinya.

    LINDA TRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RAPBN 2020, Ada 20 Persen untuk Pendidikan, 5 untuk Pendidikan

    Dalam RAPBN 2020, pembangunan Indonesia akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikut besaran dan sasaran yang ingin dicapai.