Jadi Capim KPK, Politikus PPP Ini Ingin Maksimalkan Pencegahan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPR Fraksi PPP Ahmad Yani. Tempo/Tony Hartawan

    Anggota DPR Fraksi PPP Ahmad Yani. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Kader Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani, mengklaim tak memiliki konflik kepentingan di balik pencalonannya sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengalamannya sebagai mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga tak akan menyanderanya jika kelak terpilih menjadi pimpinan KPK. “Saya ini kader parpol. Tapi saat ini saya sudah bukan pengurus lagi, maka saya maju,” ujarnya ketika dihubungi, Minggu, 5 Juli 2015.

    Yani menjelaskan, pengalamannya sebagai pengurus PPP di era kepemimpinan Suryadhama Ali dianggap selesai pasca Muktamar PPP di Jakarta beberapa waktu lalu. Itu mengapa ia tak lagi berselera masuk dalam jajaran pengurus meski sempat ditawari posisi oleh Ketua Umum PPP kubu Romahurmuzziy maupun Djan Faridz. “Niat saya murni karena ingin ada perbaikan di KPK, bukan karena motif politis,” ujar mantan anggota Komisi Hukum DPR itu.

    Proses seleksi calon pimpinan KPK sudah memasuki seleksi tahap pertama. Dari 611 berkas pendaftaran yang masuk meja panitia seleksi, sebanyak 194 di antaranya dinyatakan lolos administrasi. Beberapa kandidat di antaranya merupakan figur yang pernah mewarnai panggung politik di tanah air. Pegiat antikorupsi Indonesia Corruption Watch menilai pencalonan mereka patut disorot lantaran kerap melontarkan serangan kepada KPK.

    Menurut Yani, jejak rekam seseorang sebagai mantan kader politik bukanlah ganjalan untuk maju dalam bursa pimpinan KPK. Bahkan, jalur itulah yang membuatnya mampu mengenal kelembagaan KPK lebih dekat. “Lima tahun saya diberi mandat partai menjadi anggota Komisi Hukum DPR. Sebagai mitra kerja KPK, saya selalu bersikap kritis, karena saya digaji negara dan diberi mandat rakyat untuk melakukan pengawasan,” katanya.

    Bagi Yani, kelembagaan KPK ke depan perlu dibenahi dengan memaksimalkan peran pencegahan, supervisi, dan koordinasi. “Selama ini cenderung menitikberatkan pada aspek penindakan. Penindakan itu penting, tapi jangan sampai mengabaikan aspek yang lain,” ujarnya. Ia pun berharap KPK tak lagi melahirkan gesekan dengan lembaga penegak hukum yang lain. “KPK bukan predator polisi atau jaksa, tapi teman yang harus diharmonikan,” katanya.

    Mantan calon anggota legislatif dari Hanura yang juga lolos tahap administrasi, Petrus Selestinus mengklaim hal serupa. Menurut dia, pengalamannya berkarier dalam jalur politik tak bisa dianggap sebagai alasan penghambat dalam bursa pimpinan KPK. “Saya tidak punya kepentingan apapun. Karena saya bukan pengurus dan tidak memiliki jabatan apapun di partai,” katanya. “Dan saya bisa mengukur diri saya sendiri,”

    Saat menjadi anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Petrus mengaku pernah disorot politikus Partai Demokrasi Indonesai Perjuangan lantaran keras mempersoalkan laporan harta dari pejabat yang tidak seusai dengan profil. “Waktu saya di KPKPN, saya dianggap orang PDIP. Tapi justru banyak pejabat dan menteri PDIP yang saya hajar. Saya bongkar tanpa tedeng aling-aling,” ujar mantan pengacara kasus 27 Juli itu.

    RIKY FERDIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.