Bentuk Tim Pengawas Badan Intelijen Negara, Ini Janji DPR

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso berpose saat bersiap untuk menjalani Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 30 Juni 2015. Sutiyoso memaparkan sejumlah visi dan misinya mengenai ancaman ideologi, terorisme, separatisme yang mulai melalui dunia maya. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso berpose saat bersiap untuk menjalani Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 30 Juni 2015. Sutiyoso memaparkan sejumlah visi dan misinya mengenai ancaman ideologi, terorisme, separatisme yang mulai melalui dunia maya. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan tim eksternal pengawas intelijen negara. Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Hanafi Rais mengatakan tim ini tak akan mengintervensi kerahasiaan negara dan mendegradasi kekuatan Badan Intelijen Negara.

    "Kami tidak untuk menggagalkan atau mempersulit kerja BIN. Jadi, leading sector-nya tetap dipegang mereka, tim pengawas hanya supporting unit," kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 3 Juli 2015.

    Masalah Tim Pengawas Intelijen Negara DPR sebelumnya sudah disahkan pada rapat paripurna 26 September 2014. Tim ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang mengatur bahwa pengawasan terhadap BIN dilakukan berlapis, baik internal dan eksternal. Komisi Pertahanan DPR berhak menjadi tim pengawas eksternal.

    Ketua Komisi Pertahanan DPR Mahfudz Siddiq mengatakan tim ini akan mengawasi kinerja BIN jika terjadi penyimpangan pelaksanaan fungsi personel intelijen. Selain itu, tim pengawas juga menjembatani masukan dan aduan dari masyarakat kepada BIN.

    Tim pengawas terdiri dari empat pimpinan Komisi Pertahanan, dan satu perwakilan sepuluh fraksi anggota komisi. Namun, DPR belum mengambil sumpah tim pengawas ini. Menurut Hanafi, pengambilan sumpah anggota pengawas intelijen akan dilakukan pada masa sidang DPR berikutnya. Pasalnya, DPR akan memasuki masa reses pada 8 Juli 2015.

    Hanafi mengatakan DPR akan mengawasi laporan intelijen terkait dengan ketahanan negara. Laporan hasil analisis ancaman akan dianalisis tim pengawas, lalu diserahkan ke presiden. "BIN atau intel negara menjadi referensi utama presiden. Jadi presiden betul-betul bisa percaya pada laporan badan intelnya."

    Menurut Hanafi, tim pengawas berhak mengakses informasi kekeliruan metode pengumpulan data BIN. Namun, ia berjanji tak akan membuka substansi kerahasiaan negara kepada publik.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?