Gubernur NTB: Kekeringan Lebih Parah daripada Tahun Lalu  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi. ANTARA FOTO/Kemenlu-Suwandy

    Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi. ANTARA FOTO/Kemenlu-Suwandy

    TEMPO.CO, Mataram - Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi menyatakan daerahnya berstatus siaga bencana darurat kekeringan sebagai dampak musim kemarau. Untuk menghadapi ancaman bencana ini, Pemerintah Provinsi NTB membentuk Satuan Tugas Penanganan Kekeringan.

    Ihwal bencana darurat kekeringan tersebut dikemukakan dalam rapat koordinasi yang berlangsung di kantor Gubernur NTB, Kamis pagi, 2 Juli 2015. "Kekeringan kali ini lebih besar dibanding tahun sebelumnya," kata Zainul Majdi.

    Menurut dia, musim kemarau di NTB yang berlangsung sejak April lalu berdampak kekeringan. Dia khawatir, jika tidak ditangani dengan baik, masalah ini bisa melebar ke isu politik dan isu lain. Apalagi pemilihan kepala daerah di tujuh kota dan kabupaten se-NTB sudah di depan mata. "Bencana kekeringan ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan, kemudian, kriminalitas," ujarnya. 

    Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Selaparang Wan Dayantolis menyebutkan, sejak 1 Juni lalu, semua daerah di Nusa Tenggara Barat memasuki kemarau. "Kondisi puncak kekeringan diprediksi terjadi pada Juli-Agustus ini," ucapnya. 

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB Wedha Magma Ardhi mengatakan ancaman kekeringan tahun ini lebih parah ketimbang pada 2014. Tahun lalu musim kemarau lebih panjang, kata Wedha, tapi ancamannya bersifat moderat atau kronis. "Kalau musim kemarau kali ini lebih singkat waktunya. Saya sebut ancamannya akut," katanya.

    Untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi 1,9 juta penduduk NTB, Pemerintah Provinsi akan menyiapkan 25 liter air per jiwa per hari selama tiga bulan. Dengan begitu, kebutuhan air untuk 1,9 juta jiwa selama tiga bulan yakni 3,24 miliar liter atau 648 ribu tangki yang memiliki kapasitas 5.000 liter. Adapun kebutuhan normalnya 50 liter per hari.

    Saat ini Pemerintah Provinsi NTB hanya memiliki 44 mobil tangki air. Padahal wilayah yang terkena kekeringan meluas hingga setengah wilayah Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah selatan, Sambelia di Lombok Timur, dan sebagian Pulau Sumbawa.

    SUPRIYANTHO KHAFID


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.